Warta
Pemuka Agama Jepara akan Kunjungi PBNU Sampaikan Aspirasi PLTN
Selasa, 8 Maret 2011 | 12:51 WIB
Jepara, NU Online
Pemuka lintas agama yang berasal dari Jepara, Kudus dan Pati, Selasa (08/3) menuju ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Sekretaris Negara (Setneg). Mereka datang atas nama Jaringan Lestari Alam Muria (Jalamuria).
Sedangkan aspirasi mereka akan disampaikan kepada PBNU, PP Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), MUI dan Sekretaris Negara (Setneg).<>
Koordinator Jalamuria, Lufti Rahman mengatakan bahwa pihaknya yang terdiri dari masyarakat Jepara, Kudus dan Pati secara tegas menolak megaproyek apapun yang memiliki potensi besar merusak lingkungan.
“Kami menegaskan bahwa kami menolak megaproyek yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk PLTN,” katanya.
Rombongan satu bus yang bertolak ke Jakarta dari agama Islam KH Kholilurrohman, KH Imam Abi Jamroh (PCNU Jepara), KH Najib Hasan (Kudus) dan KH Ali Masyhar (Katib Syuriah PCNU Pati). Sedangkan tokoh lintas agama dan budaya Dr Lilo Sunaryo PhD (Marem), Pastor Romo Widyatmoko (Kudus), Genretno (Sedulur Sikep), Pendeta Djoko Trijatno, Pendeta Danang Kristiawan (Jepara), Masruchah (Wakil Ketua Komnas Perempuan Pati) dan perwakilan warga Balong.
Lutfi menambahkan pihaknya menyatakan bahwa hasil bahtsul masail yang melibatkan Ulama se-Jateng di gedung NU Jepara 2007 silam bahwa PLTN Haram. Hal itu juga diperjelas dengan bahsul masail Ulama Jawa Timur Juli 2009 tentang rencana pendirian PLTN di Madura juga diharamkan karena terkait manfaat dan madaratnya.
Dalam kesempatan itu, Dr Iwan Kurniawan, Ahli Fisika dari Universitas Tsukuba Jepang juga turut berpartisipasi.
Lufti menilai Nuklir yang telah di Indonesia bukan untuk listrik, kesehatan dan pertanian. “Reaktor nuklir di Serpong hanya untuk urusan penelitian jadi kapasitas nuklirnya kecil. Sehingga kami ke Jakarta dengan Pak Iwan, ahlinya nuklir,” tuturnya.
Meski demikian, pihaknya juga memberikan alternatif bagaimana pemerintah harus mengelola sumber energi yang kita miliki untuk ketersediaan listrik. Adapun konsepnya dipaparkan di Jakarta. (qim)
Pemuka lintas agama yang berasal dari Jepara, Kudus dan Pati, Selasa (08/3) menuju ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Sekretaris Negara (Setneg). Mereka datang atas nama Jaringan Lestari Alam Muria (Jalamuria).
Sedangkan aspirasi mereka akan disampaikan kepada PBNU, PP Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), MUI dan Sekretaris Negara (Setneg).<>
Koordinator Jalamuria, Lufti Rahman mengatakan bahwa pihaknya yang terdiri dari masyarakat Jepara, Kudus dan Pati secara tegas menolak megaproyek apapun yang memiliki potensi besar merusak lingkungan.
“Kami menegaskan bahwa kami menolak megaproyek yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan termasuk PLTN,” katanya.
Rombongan satu bus yang bertolak ke Jakarta dari agama Islam KH Kholilurrohman, KH Imam Abi Jamroh (PCNU Jepara), KH Najib Hasan (Kudus) dan KH Ali Masyhar (Katib Syuriah PCNU Pati). Sedangkan tokoh lintas agama dan budaya Dr Lilo Sunaryo PhD (Marem), Pastor Romo Widyatmoko (Kudus), Genretno (Sedulur Sikep), Pendeta Djoko Trijatno, Pendeta Danang Kristiawan (Jepara), Masruchah (Wakil Ketua Komnas Perempuan Pati) dan perwakilan warga Balong.
Lutfi menambahkan pihaknya menyatakan bahwa hasil bahtsul masail yang melibatkan Ulama se-Jateng di gedung NU Jepara 2007 silam bahwa PLTN Haram. Hal itu juga diperjelas dengan bahsul masail Ulama Jawa Timur Juli 2009 tentang rencana pendirian PLTN di Madura juga diharamkan karena terkait manfaat dan madaratnya.
Dalam kesempatan itu, Dr Iwan Kurniawan, Ahli Fisika dari Universitas Tsukuba Jepang juga turut berpartisipasi.
Lufti menilai Nuklir yang telah di Indonesia bukan untuk listrik, kesehatan dan pertanian. “Reaktor nuklir di Serpong hanya untuk urusan penelitian jadi kapasitas nuklirnya kecil. Sehingga kami ke Jakarta dengan Pak Iwan, ahlinya nuklir,” tuturnya.
Meski demikian, pihaknya juga memberikan alternatif bagaimana pemerintah harus mengelola sumber energi yang kita miliki untuk ketersediaan listrik. Adapun konsepnya dipaparkan di Jakarta. (qim)
