Warta

Pemerintah Tak Akan Sewa Pondokan Haji Bermasalah

Kamis, 26 Agustus 2004 | 03:46 WIB

Jakarta, NU Online
Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah  Prof Muslim Nasution menegaskan, pihaknya tidak akan menyewa kembali pondokan jemaah haji yang pada tahun lalu bermasalah.

"Ini sepenuhnya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada jemaah haji tahun mendatang," ucapnya ketika menerima Tim Pemantau Haji Komisi VI DPR-RI,  di Jeddah, Selasa, seperti dikutip Siaran Pers Depag, Rabu.

<>

Tim Pemantau Komisi VI DPR-RI yang dipimpin oleh H. Muhammad Irsyad Sudiro beserta anggota KH.Kholilurrahman Salim Ma’ruf, H.Lukman Hakim Saifuddin, H.Sahrudji Tanjung dan H.Anas Najib Nuril Huda, berada di Arab Saudi dalam rangka melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyewaan pemondokan jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2005.

Menurut Muslim, kriteria penyewaan pondokan bagi jemaah haji tahun 2005, ditingkatkan  dengan mengutamakan pondokan yang mampu menampung jemaah di atas 200 orang.

"Namun kendala yang kita hadapai adalah penyediaan rumah yang sangat terbatas serta plafon harga sewa kita hanya 1.600 Riyal Saudi  (SR) lebih rendah dari  Malaysia SR 2.500, India SR 2.100, Pakistan SR 2.300 dan Bangladesh SR 2.200," katanya.

Dengan plafon sewa tersebut, kata Muslim, jelas sangat menyulitkan bagi tim perumahan haji Indonesia untuk mencari rumah yang berkualitas baik dan dekat dengan Masjidil Haram. "Tapi kita tetap berupaya keras agar pemondokan jemaah haji Indonesia dapat lebih baik dari tahun yang lalu," ucapnya. 

Muslim Nasution mengatakan, tim perumahan sering berhadapan dengan persoalan yang   dilematis. Menyewa rumah yang bagus dan dekat dengan Masjidil Haram, harganya tidak terjangkau, tetapi menyewa rumah jelek dan jauh pasti jamaah akan protes.

"Ada kalanya kita dapat rumah yang lumayan baik dan  dekat dengan  Masjidil Haram tetapi posisinya pada jalan menanjak terjal," ucap Muslim Nasution.

Potensi kendala lain dalam hal penyewaan pemondokan, kata Muslim, adalah kondisi geografis kota Makkah yang berbukit-bukit sehingga banyak dijumpai jalan berkelok-kelok dan menanjak untuk menghindari daerah perbukitan. Sementara, wilayah yang yang berada pada posisi tanah datar sangat sedikit seperti wilayah Ja’fariyah, Ma’la dan Misfalah.

Muslim menjelaskan, untuk musim haji 2005, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan Ta’limat  tentang tasrih (surat izin) pemondokan jamaah haji di Makkah dengan penetapan ukuran space pondokan jamaah haji adalah 3 X 1 m per-orang.

"Karena itu, kita  tetap akan menyewa rumah yang  sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi ( Ta’limat ) tersebut," katanya. Sebab jika tidak, kata Muslim, jemaah akan dikeluarkan dari pondokan tersebut oleh pengawas penempatan pada saat musim haji.

"Ini artinya rumah tersebut tidak boleh di tempati. Mu’asassah juga tidak akan melegalisir  kontrak rumah bila tidak sesuai ta’limat atau aturan tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Haji DPR-RI Irsyad Sudiro meminta kepada jajaran Konsul Haji di Jeddah untuk mensosialisasikan setiap kebiajakan dan langkah-langkah  yang diambil dalam persiapan penyelenggaraan haji 2005.

Masyarakat di tanah air, kata Irsyad, perlu diberikan informasi haji yang lengkap dan jelas, sehingga memahami persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh Konsul Haji Indonesia di Arab Saudi.(mkf)


Terkait