Bogor, NU Online
Belum beranjaknya sektor pertanian di Indonesia karena pemerintah selama ini belum menjadikan pertanian sebagai "platform" pembangunan ekonomi. Hal inilah yang memicu Indonesia belum bisa keluar dari belitan krisis hingga hari ini.
Demikian diungkapkan pemerhati ekonomi pertanian, H.Mas'ud Sa'id, Ph.D dalam acara kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Puncak Bogor, Sabtu (28/5). Ia menegaskan bahwa tidak beranjaknya sektor pertanian di Indonesia karena pemerintah tidak pernah memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan pertanian sebagai "platform" pembangunan ekonomi di Indonesia. "Padahal pertanian adalah mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Seharusnya sektor inilah yang dijadikan ’leading sector’ dalam pembangunan ekonomi negeri ini," katanya yang menjadi pengganti pembicara Menteri UKM, Surya Dharma Ali yang tidak bisa menghadiri acara Kongres.
<>Padahal, kata dia, ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia, dan hingga kini belum sepenuhnya pulih, sektor pertanian tela teruji dan terbukti dapat bertahan, dan tetap memberi sumbangan bagi berjalannya roda ekonomi.
Menurut asisten menteri UKM ini, tidak adanya komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa lulusan di bidang pertanian tidak terjun ke dunia pertanian. "Pemerintah tidak pernah memberi pengumuman mengenai kebutuhan tenaga ahli-ahli pertanian. Akibatnya para lulusan sarjana pertanian lebih memilih ke bidang lain, karena pemerintah pun terlihat tidak ada perhatian pada bidang pertanian, termasuk dalam pembiayaan penelitian-penelitian untuk memajukan pertanian," katanya di hadapan ribuan kader PMII yang memadati ruang Garuda di Resort Jaya Raya, tempat dilangsungkannya Kongres ke XV ini.
Dia menambahkan sejak tahun 1945 hingga kini, pemerintah dinilai belum pernah memperjuangkan nasib para petani secara sungguh-sungguh, sehingga mereka masih sebagai komponen masyarakat yang sengsara dan terindas. "Petani merupakan komponen masyarakat terbesar di Indonesia yakni jumlahnya mencapai 70 persen dari seluruh jumlah penduduk yang ada, namun secara umum derajat perekonomian mereka masih relatif rendah," katanya saat menyampaikan makalahnya yang membahas pembangunan infra struktur perekonomian di Indonesia.
Menurut dia, para petani belum pernah diuntungkan sama sekali oleh kebijakan Pemerintah, sehingga harga jual hasil panen mereka relatif masih rendah, sementara biaya produksi pertanian yang ditanggung mahal. Salah satu contoh bahwa petani tidak pernah diuntungkan oleh kebijakan pemerintah adalah adanya impor beras oleh pemerintah Indonesia dengan harga beli ke negara pengimpor beras cukup mahal, namun harga jual ke masyarakat Indonesia relatif murah.
"Untuk mengupayakan agar derajat perekomian petani meningkat dan harga jual beras hasil panen mereka tinggi, maka pemerintah seharusnya membeli beras hasil panen petani dengan harga yang tinggi daripada uangnya dipergunakan untuk mengimpor beras," katanya.(cih)
