Jakarta, NU Online
Pemekaran wilayah di sejumlah daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten, menyimpan potensi konflik yang sangat besar bila tidak dibarengi dengan kesiapan perangkat dan sumber daya manusia (SDM) yang baik di daerah yang baru berdiri.
Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Drs Darwis, MS di Makassar, Kamis meminta agar pemerintah bertindak hati-hati untuk mengeluarkan persetujuan mengenai pemekaran sebuah wilayah.
<>Pemekaran wilayah, kata Darwis, pada intinya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pemanfaatan berbagai potensi daerah yang dimiliki.
"Tapi kalau pemekaran itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah seperti yang terjadi di Irian Jaya Tengah, maka tepat kalau pemerintah membatalkan pemekaran di wilayah seperti itu," ujarnya.
Di Sulsel sendiri, tuntutan pemekaran provinsi cukup hangat, seperti tuntutan pembetukkan provinsi Luwu Raya dan Provinsi Sulawesi Barat.
Untuk meredam maraknya tuntutan masyarakat di daerah untuk memekarkan provinsi atau kabupaten, pemerintah kata Darwis, harus menggenjot pembangunan yang berkeadilan.
Menurut dia, tuntutan pemekaran yang ramai disuarakan akhir-akhir ini, merupakan bentuk eforia karena selama orde baru, mereka merasa terkungkung tanpa bisa berekspresi dan menikmati potensi dan kekayaan daerahnya.
Sehingga tidak mengherankan, kalau tuntutan pemekaran wilayah itu ada yang beralasan tidak merasakan hasil pembangunan selama ini, bahkan ada yang dipicu oleh isu-isu laten misalnya masalah etnik, agama dan kelompok.
Sementara masyarakat sendiri, ujar Darwis, lupa bahwa dengan pemekaran wilayah, ada hal-hal tertentu yang meski disikapi secara realistis, di luar soal pembiayaan pembangunan.
"Artinya, masyarakat setempat mungkin diperhadapkan dengan masalah keterbatasan SDM untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga bisa saja orang dari luar didatangkan ke daerah itu. Pendatangan orang luar ini bisa memicu kecemburuan sosial bahkan konflik internal di daerah tersebut," ujarnya.(mkf)
Di sisi lain, tambah Darwis, pemekaran wilayah akan menimbulkan kesenjangan antardaerah semakin mencolok, karena daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar akan semakin kaya, sementara yang potensinya kecil akan menjadi miskin.
Belum lagi ambisi oknum-oknum tertentu untuk berebut jabatan, akan memperparah potensi konflik di suatu daerah, tambahnya.
"Hal-hal seperti itulah yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan semua pihak terkait bila ingin memekarkan sebuah wilayah, bukan hanya berpikir bagaimana memenuhi tuntutan pemekaran dengan alasan demokratisasi," ujarnya.
Jalan keluar yang paling penting untuk meredam tuntutan pemekaran saat ini adalah meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.(mkf)
