Sidoarjo, NU Online
engurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera memberi surat peringatan kepada Ketua Umum PP GP Ansor H Saifullah Yusuf yang melibatkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam Munas Alim Ulama dan Mukernas PKB di Surabaya pada 28-29 Mei.
"Upaya pengerahan dukungan Banser dalam Mukernas PKB itu sangat membahayakan, karena berpotensi menyeret NU ke dalam pertikaian yang sesungguhnya merupakan pertikaian elite PKB. Untuk itu kami akan membahas dalam rapat PBNU guna memberi peringatan," kata Ketua PBNU H Achmad Bagdja di Sepanjang, Sidoarjo.
<>Usai menghadiri peringatan 40 hari wafat KHM Hasjim Latief di Sepanjang itu, ia menjelaskan kehadiran dirinya selaku pimpinan PBNU bersama jajaran pengurus lainnya bukan berarti terkait dengan pelaksanaan Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB di Surabaya.
"Jangan disalahtafsirkan, karena kami tidak menghadiri Mukernas yang diadakan Gus Dur-Muhaimin di Jakarta dan juga Mukernas yang diadakan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf di Surabaya kali ini, tapi kami mewakili pak Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) yang diundang ke Sepanjang," katanya.
Oleh karena itu, katanya, PBNU saat ini masih sebatas memberikan imbauan kepada kubu Gus Dur-Muhaimin dan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf, karena menunggu rapat pleno PBNU yang membahas soal itu.
"Yang jelas, kami mengimbau mereka agar segera menyelesaikan kemelut PKB dengan cara mereka, tapi cara penyelesaian yang dilakukan hendaknya tidak menarik-narik dukungan keluarga besar NU dari Ansor, Fatayat, Muslimat, dan sebagainya ke dalam politik praktis," katanya.
Menurut dia, jika warga NU dilibatkan dalam kemelut partai politik maka di tingkat bawah akan terjadi benturan. "Kami hanya mengimbau agar Mukernas dan Munas di Surabaya tidak difokuskan untuk sekedar memperkuat posisi Alwi-Saiful, melainkan difokuskan pada penyelesaian kemelut," katanya.
Ditanya tentang alasan pelibatan Banser dalam Mukernas PKB di Surabaya bertujuan mengamankan ulama, ia menilai hal itu hanya alasan yang dibuat-buat, karena para ulama sudah terbiasa diamankan banyak orang, termasuk para santri yang sering dibawa pergi kemana-mana.
"Nggak mungkin Banser akan mengamankan ulama, karena mereka akan jelas-jelas terlibat dalam konflik itu," katanya.
Ketika ditanya kemungkinan PBNU menjadi mediator dalam perseteruan di PKB itu, ia mengatakan hal itu tak mungkin dilakukan PBNU yang bukan partai politik, kecuali ada permintaan dari pihak yang berkonflik. "Sampai sekarang belum ada permintaan itu," katanya.
Sebelumnya itu, PWNU Jatim tertanggal 18 Mei 2005 telah memberikan instruksi kepada Pimpinan Wilayah GP Ansor Jatim dan Badan Otonom NU lainnya agar tidak melibatkan dan menggunakan Badan Otonom secara institusi dalam kegiatan politik kekuasaan /politik praktis/kegiatan parpol dalam pelaksanaan Pilkada di daerah.
Instruksi yang bernomer 350/PW/A-I/L/V/2005 itu dilakukan dalam rangka menjaga netralitas NU, secara institusi maupun kiprah dan khitmatnya dari hal-hal yang dapat mengganggu kemurnian khittah NU sesuai dengan keputusan Muktamar ke-31 NU di Solo.(ant/mkf)
