Jakarta, NU Online
Sebagai tindaklanjut atas kesempatan presiden republik Indonesia dengan PBNU, ditandantangani kerjasama antara PBNU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dokumen ditandatangani oleh KH Said Aqil Siradj dan Muhaimin Iskandar di kantor Kemenakertrans, Selasa (13/7).<>
Muhaimin Iskandar mengungkapkan, terdapat dua aspek yang bisa dikerjakan bersama dengan NU, yaitu persoalan ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Mengenai masalah ketenagakerjaan, ia mengungkapkan, terdapat persoalan antara lulusan formal dan kebutuhan ketrampilan didunia kerja sehingga terdapat banyak pengangguran, tetapi disisi lain terdapat banyak lowongan kerja tak terisi.
“Kita bisa membikin sebuah pelatihan untuk program yang kongkrit untuk mendukung penciptaan sumberdaya manusia yang handal,” katanya.
Ia menuturkan, saat ini Kemenakertrans hanya mendapat anggaran 3 trilyun setiap tahunnya. Saat ini sedang diupayakan agar program pelatihan dari kementerian ini bisa dimasukkan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang mendapatkan anggaran sangat banyak dari APBN.
“Ini untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan kualitas pendidikan kita,” tandasnya.
Jika tantangan ini tidak mampu diselesaikan, Indonesia akan menghadapi persoalan berat. Bukan hanya di tingkat dunia, di tingkat Asean sendiri, Indonesia akan kalah. Karena itu, ia sangat senang dengan adanya organisasi kemasyarakat yang mau terlibat dalam upaya peningkatan ketrampilan.
Mengenai masalah transmigrasi, Kemenakertrans juga sudah bekerjasama dengan NU dalam pengembangan dai untuk kawasan transmigrasi. Pada hari ini juga, di Lampung, diselenggarakan pelatihan para dai transmigran bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).
“Transmigrasi bukan hanya memindahkan orang ke kawasan tertentu, tetapi juga membangun sebuah kultur,” imbuhnya.
Program dai transmigrasi ini sebelumnya sudah diluncurkan di pesantren Lirboyo Kediri baru-baru ini.
Sementara itu KH Said Aqil Siradj mengungkapkan, persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan menjadi perhatian utama NU. “Kita tak akan memikirkan elit karena mereka sudah bisa memikirkan dirinya sendiri, fokus kita adalah mengurusi fukoro (fakir), masakin (miskin) dan mereka yang terbelakang,” katanya.
Kerjasama antara NU dan Kemenakertrans ini memang sudah selayaknya dilakukan karena yang menjadi sasaran pemberdayaan tenaga kerja adalah orang NU.
Dikatakannya, selama ini memang ada persoalan apakah akan mendahulukan pertumbuhan atau pemerataan, dalam hal ini NU akan menjembatani dua persoalan ini agar seimbang. “Konglomerat ya kita hormati, orang miskin ya kita berdayakan,” ujarnya.
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kesalahan sistem. Ia menunjukkan, penduduk miskin selalu tinggal di dekat sumberdaya alam seperti di dekat hutan atau pantai. Hal ini terjadi akibat kesalahan pengelolaan, padahal Islam sendiri sudah memerintahkan agar air, api dan rumput merupakan milik bersama.
“Sekarang air sudah dikuasai perusahaan swasta, api atau energi juga sudah dikapling, demikian pula, rumput atau dalam pengertian kita ya hutan juga sudah bukan milik rakyat lagi,” terangnya. (mkf)
Sebagai tindaklanjut atas kesempatan presiden republik Indonesia dengan PBNU, ditandantangani kerjasama antara PBNU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dokumen ditandatangani oleh KH Said Aqil Siradj dan Muhaimin Iskandar di kantor Kemenakertrans, Selasa (13/7).<>
Muhaimin Iskandar mengungkapkan, terdapat dua aspek yang bisa dikerjakan bersama dengan NU, yaitu persoalan ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Mengenai masalah ketenagakerjaan, ia mengungkapkan, terdapat persoalan antara lulusan formal dan kebutuhan ketrampilan didunia kerja sehingga terdapat banyak pengangguran, tetapi disisi lain terdapat banyak lowongan kerja tak terisi.
“Kita bisa membikin sebuah pelatihan untuk program yang kongkrit untuk mendukung penciptaan sumberdaya manusia yang handal,” katanya.
Ia menuturkan, saat ini Kemenakertrans hanya mendapat anggaran 3 trilyun setiap tahunnya. Saat ini sedang diupayakan agar program pelatihan dari kementerian ini bisa dimasukkan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang mendapatkan anggaran sangat banyak dari APBN.
“Ini untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan kualitas pendidikan kita,” tandasnya.
Jika tantangan ini tidak mampu diselesaikan, Indonesia akan menghadapi persoalan berat. Bukan hanya di tingkat dunia, di tingkat Asean sendiri, Indonesia akan kalah. Karena itu, ia sangat senang dengan adanya organisasi kemasyarakat yang mau terlibat dalam upaya peningkatan ketrampilan.
Mengenai masalah transmigrasi, Kemenakertrans juga sudah bekerjasama dengan NU dalam pengembangan dai untuk kawasan transmigrasi. Pada hari ini juga, di Lampung, diselenggarakan pelatihan para dai transmigran bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).
“Transmigrasi bukan hanya memindahkan orang ke kawasan tertentu, tetapi juga membangun sebuah kultur,” imbuhnya.
Program dai transmigrasi ini sebelumnya sudah diluncurkan di pesantren Lirboyo Kediri baru-baru ini.
Sementara itu KH Said Aqil Siradj mengungkapkan, persoalan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan menjadi perhatian utama NU. “Kita tak akan memikirkan elit karena mereka sudah bisa memikirkan dirinya sendiri, fokus kita adalah mengurusi fukoro (fakir), masakin (miskin) dan mereka yang terbelakang,” katanya.
Kerjasama antara NU dan Kemenakertrans ini memang sudah selayaknya dilakukan karena yang menjadi sasaran pemberdayaan tenaga kerja adalah orang NU.
Dikatakannya, selama ini memang ada persoalan apakah akan mendahulukan pertumbuhan atau pemerataan, dalam hal ini NU akan menjembatani dua persoalan ini agar seimbang. “Konglomerat ya kita hormati, orang miskin ya kita berdayakan,” ujarnya.
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kesalahan sistem. Ia menunjukkan, penduduk miskin selalu tinggal di dekat sumberdaya alam seperti di dekat hutan atau pantai. Hal ini terjadi akibat kesalahan pengelolaan, padahal Islam sendiri sudah memerintahkan agar air, api dan rumput merupakan milik bersama.
“Sekarang air sudah dikuasai perusahaan swasta, api atau energi juga sudah dikapling, demikian pula, rumput atau dalam pengertian kita ya hutan juga sudah bukan milik rakyat lagi,” terangnya. (mkf)
