Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hari ini, Senin (7/9) akan mengadakan rapat khusus membahas kasus pembajakan kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri oleh penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon.
Rapat dihadiri oleh keluarga Syekh Ihsan dari Kediri, Jawa Timur, mantan Duta Besar RI Beirut Lebanon H Abdullah Syarwani, perwakilan penerbit Darul Fikr di Indonesia Ahmad Al-Idrus, perwakilan Departemen Agama RI, pengurus syuriyah dan tanfidyiyah PBNU, dan beberapa lembaga NU terkait seperti Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU dan Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU.<>
Rapat yang dirangkai dengan acara buka puasa bersama akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait kasus ini dan merumuskan langkah penyelesaiannya.
Rais Syuriyah PBNU KH Hafidz Utsman kepada NU Online menyatakan, pihak keluarga dan ahli waris Syekh Ihsan telah memberikan mandat kepada PBNU untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.
Mantan Dubes RI di Lebanon H Abdullah Syarwani beberapa waktu lalu meminta PBNU melakukan klarifikasi atau tabayyun terhadap berbagai isu terkait dugaan pembajakan.
”Tabayyun itu adalah cara penyelesaian yang khas NU. Sikap atau cara mengatasi suatu masalah haruslah didahului dengan mempelajari duduk perkara secara cermat. Tabayyun seperti itu adalah cara demokratis di lingkungan kaum Nahdliyyin yang seharusnya tumbuh subur sebagai tradisi,” katanya.
Rapat membahas kasus pembajakan bertema “Pelestarian Kitab Ulama Nusantara” ini kemungkinan akan meluas pada berbagai kasus pembajakan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh beberapa penerbit di Timur Tengah.
Ahmad Al-Idrus dari penerbit Darul Fikr ketika dihubungi NU Online menyatakan akan mempresentasikan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit di Lebanon dan Saudi Arabia.
Beberapa penerbit beraliran Wahabi di Saudi Arabia, katanya, menerbitkan kitab-kitab lama dengan membuang pembahasan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, yang justru diamalkan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya warga NU. (nam)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hari ini, Senin (7/9) akan mengadakan rapat khusus membahas kasus pembajakan kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes Kediri oleh penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon.
Rapat dihadiri oleh keluarga Syekh Ihsan dari Kediri, Jawa Timur, mantan Duta Besar RI Beirut Lebanon H Abdullah Syarwani, perwakilan penerbit Darul Fikr di Indonesia Ahmad Al-Idrus, perwakilan Departemen Agama RI, pengurus syuriyah dan tanfidyiyah PBNU, dan beberapa lembaga NU terkait seperti Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU dan Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU.<>
Rapat yang dirangkai dengan acara buka puasa bersama akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait kasus ini dan merumuskan langkah penyelesaiannya.
Rais Syuriyah PBNU KH Hafidz Utsman kepada NU Online menyatakan, pihak keluarga dan ahli waris Syekh Ihsan telah memberikan mandat kepada PBNU untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.
Mantan Dubes RI di Lebanon H Abdullah Syarwani beberapa waktu lalu meminta PBNU melakukan klarifikasi atau tabayyun terhadap berbagai isu terkait dugaan pembajakan.
”Tabayyun itu adalah cara penyelesaian yang khas NU. Sikap atau cara mengatasi suatu masalah haruslah didahului dengan mempelajari duduk perkara secara cermat. Tabayyun seperti itu adalah cara demokratis di lingkungan kaum Nahdliyyin yang seharusnya tumbuh subur sebagai tradisi,” katanya.
Rapat membahas kasus pembajakan bertema “Pelestarian Kitab Ulama Nusantara” ini kemungkinan akan meluas pada berbagai kasus pembajakan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh beberapa penerbit di Timur Tengah.
Ahmad Al-Idrus dari penerbit Darul Fikr ketika dihubungi NU Online menyatakan akan mempresentasikan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit di Lebanon dan Saudi Arabia.
Beberapa penerbit beraliran Wahabi di Saudi Arabia, katanya, menerbitkan kitab-kitab lama dengan membuang pembahasan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, yang justru diamalkan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya warga NU. (nam)
