Jakarta, NU Online
Menghadapi kekisruhan yang menimpa Ansor pasca kongres ke XIII, Wasekjen PBNU Saiful Bahri Ansori mengungkapkan bahwa PBNU akan berusaha untuk mendamaikan kedua kubu yang tertikai tersebut.

“Memang ada ketentuan dalam AD/ART PBNU yang menyatakan bahwa PBNU memiliki wewenang untuk mendamaikan atau melerai badan otonom yang sedang mengalami konflik karena memang PBNU memiliki kepentingan dengan badan otonomnya,” tandasnya (03/04)

Mantan ketua umum PB PMII tersebut menjelaskan bahwa para pengurus PBNU sudah melakukan koordinasi tentang hal tersebut. “Saya sudah kontak kyai Hasyim dan pak Bagdja, semuanya nanti tergantung pada para petinggi PBNU, yang jelas dilapangan ada cabang yang kecewa Saifullah Yusuf jadi ketua umum karena dianggap keluar dari tata tertib dan prosesnya tidak demokratis,” tambahnya.

Dikabarkan kubu yang kecewa akan membentuk presidium karena kepemimpinan GP Ansor dianggap fakum akibat proses pemilihan yang menyalahi tatib dan tidak demokratis. Selanjutnya nasib GP Ansor akan diserahkan ke PBNU sebagai stake holder.

Ditanya apakah ini Ansor tandingan Saiful Bahri menolak “Bukan berarti ini Ansor tandingan, mereka dalam klausulnya meminta agar PBNU bisa menyelesaikan. Jadi mereka menganggap bahwa prosesnya tidak sah karena keluar dari tata tertib yang sudah disepakati sebelumnya,” imbuhnya.

Sebelumnya sudah disepakati bahwa pemilihan akan dilakukan melalui voting dengan calon yang didukung oleh 99 suara. Akan tetapi tiba tiba pimpinan sidang menawarkan opsi aklamasi dan belum jelas mekanisme aklamasinya bagaimana. Dalam waktu yang singkat palu digedok yang memutuskan Saifullah Yusuf memimpin kembali Ansor untuk periode 2005 – 2010. Keluhan lainnya adalah peran cari cabang yang sangat kurang dan dikebiri oleh wilayah.(mkf)