Semarang, NU Online
Berkaitan dengan tawaran SBY untuk menempatkan kader NU sebagai menteri agama, Rais Aam PBNU membantahnya.” Tidak ada jatah, memangnya NU ngurusi politik,” ungkapnya dalam acara Rapat Koordinasi Daerah MUI se-Jawa dan Lampung di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda Semarang, Rabu malam (25/08).
Selain itu ia juga menegaskan bahwa NU membebaskan warganya untuk menggunakan hak pilih. “Tidak ada arahan apapun bagi warga NU dalam pilpres maupun dalam urusan politik,” tegasnya.
<>MUI Diminta Tak Berpolitik
Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai ketua umum MUI Pusat ia juga meminta agar MUI tidak dijadikan sebagai alat politik dalam pilpres putaran kedua mendatang.
“Semua pengurus MUI di semua tingkatan, baik sebagai pribadi maupun lembaga, harus menjadi teladan, kalau terjun di dunia politik, jadilah pelaku politik yang mengedepankan moral, hati nurani, dan akhlakul karimah,” ungkapnya.
Pengasuh Ponpes Maslahul Huda Kajen Pati tersebut sangat mengharapkan agar semua pengurus MUI di semua tingkatan bersikap independen dan tidak membawa organisasi untuk kepentingan politik praktis dengan mengatasnamakan MUI untuk dukung mendukung pasangan tertentu dalam pilpres.
“Jangan sampai ada yang menggunakan fatwa dalam wilayah politik. Fatwa berkaitan dengan kebenaran, sedangkan politik adalah urusan manusia. Organisasi Islam juga harus begitu, jangan sampai ada yang ikut terlibat dalam urusan politik,” tambahnya.(mkf/dc)
