Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke depan haruslah peduli terhadap kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Karena mayoritas warga NU merupakan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, ekonomi riil harus menjadi perhatian serius oleh PBNU mendatang.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Sumatera Barat Ir H A. Khusnun Aziz MM kepada NU Online, Selasa (23/3) di arena Muktamar NU ke-32 menyebutkan, ekonomi yang dibutuhkan warga NU tersebut haruslah ekonomi yang terpakai seperti peduli dengan jasa, perdagangan dan konsultan dalam berbagai. “Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan berbagai stakeholder yang di masyarakat,” kata Khusnun menambahkan.
gt;
NU ke depan membutuhkan pemimpin yang peka terhadap kebutuhan umatnya. Bila tidak dilakukan kepedulian terhadap umatnya, maka umat pun tidak akan peduli dengan NU-nya. “Belajar dari pengalaman, kekalahan kader NU dalam Pilpres, Pemilu, Pemilukada, menunjukkan kurangnya perhatian NU kepada umatnya. Sehingga umat pun enggan berbuat untuk memajukan NU, yakni kader NU,” kata Khusnun mantan Ketua PW GP Ansor Sumbar dua periode ini.
Terkait dengan pemahaman Ahlussunnah waljamaah dalam tubuh warga NU, haruslah dijalankan secara utuh (kaffah). Saat ini ada kesan Aswaja yang dilakukan hanya sebatas simbol. “Ke depan ini haruslah benar-benar menjadi perhatian PBNU untuk lebih memantapkan pemahaman dan implementasi Aswaja dikalangan warga Nahdiyin,” kata Khusnun menambahkan.
Sementara itu, Wakil Ketua PWNU Sumbar Drs Zamhar Baheram menambahkan, Islam adalah agama seimbang, dunia dan akhirat. Keseimbangan itu harus terimbangi dengan kegiatan keagamaan untuk akhirat dengan kegiatan keduniaan.
Saat ini 50 persen warga NU adalah miskin yang mayoritas adalah petani. Karena itu, bagaimana PBNU ke depan menjadikan pertanian sebagai sokoguru ekonomi. Pengelolaan pertanian haruslah dari hulu sampai ke hilir. “Untuk itu, PBNU harus merekrut pakar ekonomi dan pertanian. Sehingga kader NU siangnya bekerja dan malamnya berdakwa,” kata Zamhar.
Bagi Sumatera Barat sendiri sudah mulai mengimplementasikan ekonomi kerakyatan melalui program pertanian dari hulu sampai ke hilir. Dengan program pertanian terpadu chost produksi pertanian dapat dihemat sampai 40 persen dari pola yang sudah biasa dikembangkan petani.
“Masalahnya, dengan keterbatasan yang dimiliki, program ini kurang dapat dilakukan secara secepat. Hanya mengandalkan swadaya masyarakat setempat. Jika didukung oleh PBNU dengan serius, program ini dapat menjadi program pengentasan kemiskinan yang handal bagi PBNU, khususnya bagi petani yang berada di pedesaan. Karena mayorita warga NU berada di pedesaan dengan mata pencaharian bertani,” kata Zamhar menambahkan. (arm)