Surabaya, NU Online
PBNU kini tengah menata organisasi,  khususnya dalam manajemen keuangan, termasuk yayasan dan lembaga yang ada di bawahnya untuk menghindari terjadinya praktek korupsi internal.

"Di PBNU gerakan ini dimotori oleh Sirojul Munir, bendahara yang membenahi semua manajemen keuangan. Jadi semua keuangan NU mulai dari pusat hingga ke bawah harus bisa dipertanggung jawabkan," ungkap Ketua PBNU Rozy Munir kepada wartawan disela-sela acara "bahtsul masa’il" (pembahasan masalah) penyusunan buku tafsir tematik dan fiqh antikorupsi di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan, NU sebagai gerakan sosial keagamaan juga memiliki semangat untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Untuk itu, sebelum ikut menyapu rumah orang lain, maka rumah NU sendiri harus juga dibersihkan.

"NU ingin menjadi contoh bagi prilaku yang amanah dan tidak korup. Misalnya bantuan untuk Aceh dari luar negeri yang masuk melalui PBNU juga harus dikelola dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia mengemukakan, selain organisasi NU, yang juga dibenahi adalah manajemen lembaga, yayasan, pendidikan termasuk pesantren sehingga tidak bercampur antara keuangan pribadi dengan keuangan untuk NU.

Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak adanya tindakan inefisiensi di berbagai bidang dan sudah saatnya NU berperan aktif dengan melakukan gerakan moral dalam pemberantasan korupsi.

Sementara Wakil Sekjen PBNU Drs Saiful Bachri mengemukakan, NU bersama dengan Muhammdiyah telah bergandengan tangan untuk ikut dalam upaya pemberantasan korupsi. Di NU sendiri sudah dibentuk Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK).

Diantara program yang telah dilakukan GNPK PBNU adalah penyusunan tafsir tematik mengenai batasan korupsi sehingga seluruh jajaran NU dari pusat ke bawah memiliki persepsi yang sama mengenai hal tersebut.

"Kami juga melakukan kampanye antikorupsi dengan mengadakan semacam dialog di radio di Semarang dan Surabaya dan membuat khotbah mengenai korupsi yang dibagikan ke beberapa kabupaten dan diawali dengan percontohan," katanya.

Dikatakanya, NU dengan Muhammadiyah sama-sama sepakat bahwa organisasi tersebut juga rentan terhadap adanya tindakan korupsi, sehingga perlu memperbaiki kinerja.

"Karena itu secara internal kami melakukan perbaikan manajemen keuangan sehingga organisasi NU dan Muhammadiyah mampu mengelola organisasi dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

"Bahtsul masa’il" NU itu dilaksanakan hingga 21 Juli dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya akademisi dari ilmu hukum, politik dan ilmu agama dari berbagai daerah di Indonesia.(ant/mkf)