Surabaya, NU Online
Menteri Agama (Menag) RI HM Maftuh Basyuni menolak wacana swastanisasi haji, karena penanganan jemaah calon haji (JCH) akan semakin "bobrok."

"Kalau ada swastanisasi haji akan semakin bobrok (rusak), karena terjadi rebutan," katanya usai meninjau Pesantren Kota (Peskot) Putri NU Surabaya, Rabu petang.

Ia m<>engemukakan hal itu menanggapi wacana swastanisasi haji akibat adanya masalah haji dari tahun ke tahun, seperti kasus katering pada tahun lalu dan kasus "delay" JCH kloter 26/Embarkasi Surabaya (25/11/2007).

Menurut mantan Sekjen Depag RI itu, penyelenggaraan haji dengan ONH (Ongkos Naik Haji) Plus atau BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Plus justru sering bermasalah.

"Haji dengan ONH Plus merupakan bukti bahwa swastanisasi akan bermasalah. Ibarat, biaya Rp10 ribu akan menjadi Rp20 ribu bila diperebutkan, apakah hal itu bukan bobrok namanya," katanya.

Didampingi pengasuh Pesantren Kota Putri NU di kompleks SMP-SMA Khadijah Surabaya Nyai Hj Maryam Toha, ia mengatakan haji sebenarnya merupakan tugas Depag yang paling mudah.

"Tapi tugas itu sering menimbulkan masalah seperti katering akibat adanya ’tangan-tangan kotor’, karena itu yang harus dibikin habis adalah tangan-tangan kotor itu," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Muslimat NU Surabaya Hj Lilik Syafa’atun itu, Menag sempat menyerahkan sumbangan Rp500 juta untuk perbaikan pesantren yang merupakan "re-inkarnasi" Asrama Putri NU itu. (ant/eko)