Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni minta kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia agar tidak menutupi persoalan kondisi pemondokan yang kini jaraknya semakin jauh dibanding tahun lalu kepada para calon jemaah haji.
"Hendaknya keadaan itu dijelaskan apa adanya sehingga diperoleh gambaran sebenarnya," kata Maftuh tatkala memberikan sambutan pada acara Qur'ah (undian) maktab dan rumah pondokan jemaah haji Indonesia di Makkah pada musim haji 1429 H/2008 M di Jakarta, Selasa.
<>Hadir dalam kesempatan itu antara lain Dubes Indonesia untuk Saudi Arabia dan Kesultanan Oman, Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Komisi VIII Azrul Azwar, Sekjen Depag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Slamet Riyanto.
Nampak pula Kepala Teknis Urusan Haji Dr. Nursamad Kamba dan Konjen RI Jeddah Gatot Abdullah Mansyur. Pada kesempatan tersebut Menag juga meresmikan peluncuran situs haji.depag.go.id yang dimaksudkan untuk menyebarkan seluruh kegiatan dan informasi haji yang belakangan ini animo pengaksesnya cukup besar.
Qur'ah dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi jemaah haji di tanah suci mengingat kondisi pondokan berbeda satu sama lain. Di Makkah, rumah-rumah yang tersedia sangat variatif, baik kualitas, lokasi, jarak dengan Masjidil Haram dan kapasitas serta harga.
Menag menjelaskan, dengan cara demikian diharapkan penempatan jemaah di pemondokan tak menimbulkan masalah. Sedangkan pengaturan penempatan dan pelayanan akomodasi di Madinah dan Jeddah berdasarkan rotasi kedatangan jemaah sesuai jadwal penerbangan. "Qur'ah dinilai cara terbaik dalam memecahkan pemondokan di Makkah," katanya.
Maftuh juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berupaya mengatasi jarak jauh pondokan sebagai dampak perluasan masjidil Haram. Misalnya dengan menyediakan transportasi memadai bagi seluruh jemaah haji. Kini tinggal persoalan pengaturannya saja di lapangan nanti.
Sewa Bus
Dubes RI untuk Saudi Arabia, Salim Segaf Al Jufri secara terpisah mengakui bahwa kendati pondokan haji sekitar 80 persen berada dalam jarak cukup jauh (sekitar 8 km, red) pihaknya telah melakukan koordinasi dengan tuan rumah untuk menyewakan sejumlah kendaraan bus.
Kendaraan tersebut akan mengangkut jemaah sesuai dengan jadwal sholat. Namun ia mengakui pada hari puncak haji, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah masjidil Haram akan dibatasi.
Mobil akan berhenti pada jarah 800 meter dari Masjidil Haram. Hal ini dilakukan pemerintah setempat karena begitu banyaknya mobil yang digunakan jemaah haji. Namun untuk jarah seperti itu masih memungkinkan bagi jemaah berjalan kaki.
Konsul Jendral RI Jeddah, Gatot Abdullah Mansyur juga mengingatkan agar jemaah mematuhi instruksi petugas di lapangan sehingga memudahkan dalam mengatur lalu lintas orang di tanah suci. Untuk tahun ini ada delapan kendaraan baru yang siap dioperasikan untuk melakukan penyisiran bagi jemaah yang tersesat jalan atau nyasar.
Sebelumnya Direktur Penyelenggaraan Haji, Zakariah Anshar, menyebutkan, bahwa plafon penyewaan pemondokan di Makkah sebesar 2.000 riyal.
Jumlah pemondokan yang akan ditempati jemaah di Makkah sebanyak 565 rumah berkapasitas 196.781 dengan rincian, untuk ring I berjumlah 96 rumah dengan kapasitas 36.131 berada di wilayah Sulaimaniah, Dahnatul Jin, Jumaizah, Ma'abdah, Jabal Ka'bah, Jarwal, Jarwal Taysir, Jarwal Gaslah, Hafair, Misfalah dan Jiad Sud.
Sedangkan ring II berjumlah 469 rumah dengan kapasitas 160.620 tersebar di wilayah Bakhutmah, Aziziyah Syissah, Aziziah Janubiah, Aziziah Syimaliah, Aziziah Mahattah Bank, Awali, Hijrah, Khalidiah, Ka'kiah, Sauqiah, Nuzhah, Zahir, Sy.Sitin dan Rusyaifah.
Ukuran space penempatan jamaah di pemondokan 3,5 m persegi sesuai dengantasrih yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, kecuali izin perhotelan (tasnif).
Pelaksanaan qur'ah seperti ini, menurut Ketua Komisi VIII DPR Azrul Azwar, dari segi prosedurnya sungguh positif. Jemaah dapat perlakuan adil, terbuka dan tak diskriminatif. Tim DPR RI sudah melakukan pemantauan, namun semua itu juga tak terlepas dari kebijakan pemerintah setempat. Mengenai masalah transportasi, Azrul berharap tak menjadi bahan isu baru dalam penyelenggaraan haji, kata Ketua Komisi VIII itu. (ant)
