Jombang, NU Online
Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dikucurkan pemerintah melalui Kementrian Kesehatan ternyata belum sesuai harapan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini, karena sosialisasi kurang, terutama bagi mereka yang tinggal jauh di pelosok desa.
“Kita mendesak kepada pemkab (Dinkes) agar segera merumuskan strategi sosialisasi yang efektif agar masyakat bisa menggunakan dan memantau program Jampersal ini,” ujar Aan Anshori Manager Program Lakpesdam NU Jombang, usai rembug warga terkait implementasi Jampersal di Kabupaten Jombang, Senin kemarin.
<>
Dikatakan Aan, belum dinikmatinya program pemerintah bagi ibu dan anak ini khususnya dari keluarga miskin menjadi preseden buruk layanan kesehatan di Kota Santri. Masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten seperti Kudu, Wonosalam, Kabuh ternyata banyak yang tidak mendapatkan informasi maksimal.
”Semakin jauh dari ibukota kabupaten, semakin kecil kemungkinan mereka bisa mengetahui program ini,” katanya seraya mengatakan hal ini menunjukkan lambannya apartus negara dalam mentransformasikan program ini.
Hasil evaluasi pemantauan program kesehatan ini, lanjut Aan, diketahui di beberapa desa telah tersosialisai oleh bidan-bidan yang tergabung program Jampersal. Namun, program yang seharusnya bisa meringankan beban ibu dan anak miskin ini ternyata informasi yang diterima masyarakat masih belum utuh.
”Seperti yang disampaikan salah satu ibu hamil di daerah Sumobito yang melaporkan bahwa salah satu bidan desanya menyatakan pasien tetap harus mengeluarkan tambahan biaya jika seandainya biaya persalinan telah melebihi plafon (Rp. 350.000,” bebernya menyayangkan masih adanya ketidakutuhan informasi yang disampaikan oleh para bidan di masyarakat.
Karenanya, Lakpesdam NU mendesak Dinkes agar segera merumuskan strategi sosialisasi yang efektif serta membina para bidan agar tidak malah menjadi bagain dari masalah dari implementasi Jampersal.
”Karena ada indikasi gerakan yang cukup aktif mempengaruhi bidan-bidan agar tidak perlu menjadi provider. Karena mereka menilai subsidi Jampersal terlalu murah, serta sulitnya klaim atas pembayaran nantinya,” pungkasnya.
Redaktur : Mukafi Niam
Kontributor: Muslim Abdurrahman
