Jakarta, NU.Online
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pesimis kuota 30 persen untuk perempuan bisa tercapai dalam Pemilu 2004. Salah satu alasannya adalah karena poin awal yang berbeda dan menyebabkan ketimpangan antarparpol dalam berkompetisi.
"Mungkin dalam pemilu yang akan datang baru bisa tercapai. Pemilu sekarang paling bisa hanya mencapai 20 persen dan jika itu tercapai menurut saya sudah bagus," ujar Khofifah kepada wartawan di Jakarta. (28/12)
<>Khofifah menegaskan, akar persoalannya adalah kultur di daerah masih sulit untuk memberi ruang kepada perempuan dan berdasarkan hasil rekapan DPP PKB, kata dia, di luar dugaan ada beberapa cabang di luar Jawa seperti di Aceh justru caleg perempuannya ada yang mencapai 60 persen, bahkan ada pula yang 40 persen.
"Justru yang sangat memprihatinkan adalah cabang-cabang di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata kesulitan memenuhi kuota 30 persen," ungkapnya. Kendati demikian, untuk sekala nasional dan tingkat provinsi baik Jatim maupun Jateng serta beberapa provinsi lain, pihaknya optimistis kuota yang ditetapkan bisa terlampaui.
Untuk memenuhi harapan itu, tim kesekjenan DPP PKB telah melakukan monitoring. "Bahkan saya sendiri juga ikut menelepon ke beberapa ketua dan sekertaris cabang supaya menambah jumlah caleg perempuan, sesuai keputusan Muktamar Luar Bisa (MLB) DPP PKB beberapa waktu lalu. Karena bagi PKB sesungguhnya secara internal keputusan MLB itu imperative," katanya.
Tetapi, ternyata alasan yang disampaikan ketua dan sekertaris cabang di berbagai daerah bermacam-macam. Ada yang beralasan persyaratan administrasinya mahal, masih sebagai PNS dan adapula yang tidak diizinkan oleh suaminya.
Lebih jauh Khofifah menjelaskan, alasan lain yang menjadi kendala adalah soal mobilitas politik kaum perempuan. Di mata dia, mobilitas politik kaum laki-laki saat ini sudah terlalu kuat.
Sementara kaum perempuan dengan segala keterbatasannya harus mengejar dengan sekuat tenaga guna mengimbanginya. "Seperti kita ketahui perempuan mempunyai keterbatasan struktural di dalam parpol karena dia belum menjadi pengurus inti, secara finansial serta jaringan atau networking, politisi perempuan masih relatif lemah," jelas Khofifah.
Jika calon legislatif hanya sekedar memenuhi kuota perempuan, menurut dia, hal itu sudah terlampaui. Namun khusus bagi para caleg dari Muslimat NU, sampai sekarang belum bisa dipastikan berapa jumlah caleg yang menempati nomor urut jadi. "Repot dan belum jadi," kata Pucuk Pimpinan Muslimat NU ini.
Khusus PKB, ujar mantan Memteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurahman wahid ini, kuota 30 persen untuk caleg pemepuan tingkat DPR tidak ada masalah. Alapagi persoalan ini sudah didukung Ketua Dewan Syuro DPP PKB, Abdurahman wahid, Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab dan AS Hikam. (Cih)