Warta
Katib Aam: Perlu Dipilah Antara Pendapat Organisasi dan Pribadi
Jumat, 25 Juni 2010 | 11:35 WIB
Jakarta, NU Online
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani mengingatkan para pengurus NU agar dapat memilah antara pendapat pribadi dan keputusan organisasi. Hal ini terutama berkaitan dengan statemen yang dikeluarkan di media massa.
Menurut Katib Aam, untuk beberapa persoalan yang belum spesifik dibahas dalam Muktamar, Munas atau rapat pengurus NU, lebih baik statemen dikeluarkan atas nama pribadi.<>
”Ini memang sedang kita rapikan. Kalau statemen disampaikan atas nama organisasi maka itu haruslah berdasarkan keputusan organisasi, baik dibahas di Muktamar atau Munas. Atau jika terkait dengan kasus tertentu, maka minimal telah dibahas dalam rapat pengurus,” katanya saat berbincang dengan NU Online di kantor Syuriyah PBNU Jakarta, Jum’at (25/6).
Beberapa waktu terakhir media masa juga sering memuat fatwa ulama berkaitan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat. Pihak media massa juga aktif menghubungi para pengurus NU.
Terkait dengan persoalan hukum Islam yang terus berkembang di masyarakat ini, pihak syuriyah PBNU mendorong Lembaga Bahtsul Masail NU untuk proaktif melakukan pembahasan hukum kemudian diajukan dalam rapat syuriyah.
Pada Kamis (24/6) kemarin jajaran Syuriyah PBNU mengadakan rapat yang salah satunya membahas beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh PBNU di awal kepengurusan ini.
Menurut KH Malik Madani, rapat syuriyah juga meminta Tanfidziyah yang dipimpin oleh KH Said Aqil Siradj untuk segera menyampaikan rencana program PBNU dalam satu tahun ke depan. (nam)
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani mengingatkan para pengurus NU agar dapat memilah antara pendapat pribadi dan keputusan organisasi. Hal ini terutama berkaitan dengan statemen yang dikeluarkan di media massa.
Menurut Katib Aam, untuk beberapa persoalan yang belum spesifik dibahas dalam Muktamar, Munas atau rapat pengurus NU, lebih baik statemen dikeluarkan atas nama pribadi.<>
”Ini memang sedang kita rapikan. Kalau statemen disampaikan atas nama organisasi maka itu haruslah berdasarkan keputusan organisasi, baik dibahas di Muktamar atau Munas. Atau jika terkait dengan kasus tertentu, maka minimal telah dibahas dalam rapat pengurus,” katanya saat berbincang dengan NU Online di kantor Syuriyah PBNU Jakarta, Jum’at (25/6).
Beberapa waktu terakhir media masa juga sering memuat fatwa ulama berkaitan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat. Pihak media massa juga aktif menghubungi para pengurus NU.
Terkait dengan persoalan hukum Islam yang terus berkembang di masyarakat ini, pihak syuriyah PBNU mendorong Lembaga Bahtsul Masail NU untuk proaktif melakukan pembahasan hukum kemudian diajukan dalam rapat syuriyah.
Pada Kamis (24/6) kemarin jajaran Syuriyah PBNU mengadakan rapat yang salah satunya membahas beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh PBNU di awal kepengurusan ini.
Menurut KH Malik Madani, rapat syuriyah juga meminta Tanfidziyah yang dipimpin oleh KH Said Aqil Siradj untuk segera menyampaikan rencana program PBNU dalam satu tahun ke depan. (nam)
