Jakarta, NU.Online
Kasus penangkapan belasan aktivis Islam terkesan dipolitisir sebagai upaya pemojokan agama, demikian menurut Anggota Komisi I DPR RI Effendy Choiri di Surabaya, Sabtu (20/09/2003)
"Saya punya kesan, kasus penangkapan aktivis Islam itu sudah dipolitisir oleh kawan-kawan Islam agak keras sebagai upaya memojokkan Islam, padahal tidak benar," katanya
<>Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DPP PKB itu mengemukakan hal itu seusai pembukaan Orientasi Komunikasi Politik Departemen Kominfo PKB se-Indonesia di Surabaya (20-21 September).
Menurut mantan wartawan itu, penangkapan aktivis itu bukan untuk memojokkan Islam, karena yang terpenting adalah meminta pertanggungjawaban polisi atas langkah yang diperbuat. "Bagaimana pun, polisi tidak boleh bertindak gegabah, tapi harus dilandasi UU, termasuk penangkapan aktivis itu. Kalau nanti terbukti tidak melalui prosedur yang benar ya harus digugat," katanya.
Namun, katanya, untuk saat ini tidak bisa dilihat benar-tidaknya tindakan polisi, karena polisi bertindak tentu didasari informasi intelijen yang dimiliki dan disesuaikan dengan prosedur UU yang ada. "Kalau tidak ya polisi harus meminta maaf kepada rakyat dan jika yang ditangkap tidak puas tentu dapat menggugat. Jangan dipolitisir untuk mendapatkan dukungan kelompok lain," katanya.
Ia menambahkan dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Polri memang sering terungkap gerakan radikal di Indonesia, baik oleh kelompok Islam atau lainnya,selalu memiliki jaringan internasional. "Tapi, jaringan internasional itu apakah dari Timur Tengah atau justru buatan CIA sendiri, semuanya masih ’fifty-fifty’ dan perlu dibuktikan sehingga laporan itu dapat dipercaya atau tidak," katanya.
Dalam kesempatan itu, Effendy Choirie juga menanggapi tentang pembelian pesawat Sukhoi buatan Rusia dan alat utama sistem pertahanan (alut sista) lainnya yang terkesan gegabah. "Pemerintah kita itu gegabah, karena semuanya dilakukan secara tidak komprehensif. Kalau ada departemen ingin membeli ya langsung beli sendiri,
kalau TNI-AD ingin beli Sukhoi atau lainnya ya langsung beli, padahal seharusnya lewat Dephan," katanya.
Oleh karena itu, katanya, aparat pemerintah, pejabat departemen, dan TNI hendaknya bersikap secara terencana dan tidak bertindak secara sporadis tanpa koordinasi, agar rakyat setuju, karena ada perencanaan dan dipbulikasikan jauh hari sebelumnya.
Acara Orientasi Komunikasi Politik yang dihadiri 200 pengurus PKB se-Indonesia itu sendiri dibuka Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan akan ditutup Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab pada 21 September dengan pemberian "News Maker Award". (Cih)
