Jakarta, NU Online
Calon presiden dari partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam usahanya untuk meningkatan kemakmuran masyarakat miskin yang didominasi oleh warga NU.
Hal ini, diungkapkannya dalam pertemuan dengan pengurus PBNU untuk berbagi informasi tentang langkah-langkah yang diambil partai politik dalam pengambilan kebijakan terhadap masyarakat di gedung PBNU, Rabu (6/5).<>
Sejauh ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada rakyat miskin. Dalam kabinet pemerintahan, JK mengaku sering berseberangan dengan tim ekonomi yang memiliki orientasi ekonomi pasar.
“Saya berusaha keras menentang praktek ekonomi liberal di Indonesia,” katanya.
Dalam pertemuan ini, Ketua PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengizinkan berdirinya Alfamart dan Indomart sampai ke pelosok desa, yang akhirnya mematikan usaha toko kelontong milik masyarakat, yang mayoritas dimiliki warga NU.
JK menjelaskan, Upaya penciptaan kemandirian ekonomi bisa dilakukan dengan membeli produk dalam negeri seperti sepatu atau kain batik. “Jika kita memakai sepatu produk dalam negeri atau menggunakan batik, tentu permintaan produk lokal akan naik,” jelasnya.
Jika nantinya terpilih, JK menyatakan siap untuk mengutamakan warga NU, yang saat ini secara umum dalam posisi ekonomi paling lemah dibandingkan dengan kelompok lain. Menurutnya, kesejahtaraan Indonesia akan meningkat jika mayoritasnya, yang beragama Islam dan berkultur NU, juga mendapatkan akses terhadap pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 7-8 persen per tahun, dibandingkan yang saat ini hanya 6 persen,” ujarnya berpromosi. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketegasan dalam pemerintahan. (mkf)
Calon presiden dari partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam usahanya untuk meningkatan kemakmuran masyarakat miskin yang didominasi oleh warga NU.
Hal ini, diungkapkannya dalam pertemuan dengan pengurus PBNU untuk berbagi informasi tentang langkah-langkah yang diambil partai politik dalam pengambilan kebijakan terhadap masyarakat di gedung PBNU, Rabu (6/5).<>
Sejauh ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum sepenuhnya memihak kepada rakyat miskin. Dalam kabinet pemerintahan, JK mengaku sering berseberangan dengan tim ekonomi yang memiliki orientasi ekonomi pasar.
“Saya berusaha keras menentang praktek ekonomi liberal di Indonesia,” katanya.
Dalam pertemuan ini, Ketua PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengizinkan berdirinya Alfamart dan Indomart sampai ke pelosok desa, yang akhirnya mematikan usaha toko kelontong milik masyarakat, yang mayoritas dimiliki warga NU.
JK menjelaskan, Upaya penciptaan kemandirian ekonomi bisa dilakukan dengan membeli produk dalam negeri seperti sepatu atau kain batik. “Jika kita memakai sepatu produk dalam negeri atau menggunakan batik, tentu permintaan produk lokal akan naik,” jelasnya.
Jika nantinya terpilih, JK menyatakan siap untuk mengutamakan warga NU, yang saat ini secara umum dalam posisi ekonomi paling lemah dibandingkan dengan kelompok lain. Menurutnya, kesejahtaraan Indonesia akan meningkat jika mayoritasnya, yang beragama Islam dan berkultur NU, juga mendapatkan akses terhadap pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 7-8 persen per tahun, dibandingkan yang saat ini hanya 6 persen,” ujarnya berpromosi. Hal yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketegasan dalam pemerintahan. (mkf)
