Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-XVII (PMII) yang akan digelar pada 9-14 Maret 2011 sudah semakin dekat. Beberapa nama kandidat juga sudah muncul meski masih sedikit malu-malu.
Lumrahnya, waktu dua bulan jelang perhelatan akbar aktivis mahasiswa berlatar belakang nahdliyin ini berlangsung, para kandidat sudah berani tampil secara terbuka menyosialisasikan gagasan-gagasannya kepada 225 Pengurus Cabang (PC) dan 19 Pengurus Koordinator Cabang (PKC) di seluruh Indonesia.<>
“Bagi kami sebagai panitia makin banyak kandidat tentu makin baik. Kami berharap begitu biar Kongres tambah semarak,” kata Ketua Panitia Kongres PMII, Mukhlis Hasyim di Jakarta, Ahad (17/1).
Menurutnya, sementara ini ada beberapa nama yang mulai menjadi pembicaraan. Baik itu yang berasal dari Pengurus Besar (PB) PMII maupun dari pengurus-pengurus dan kader PMII di daerah. Mukhlis dengan kata lain menyebutnya kandidat dari unsur dalam struktur dan luar struktur PB PMII. Mereka antara lain Adien Jauharudin, Muhammad Khusen Yusuf, Munir Che Anam, Zaeni Sofari, Mahbub Zaky, Naeni Amanullah, dan Kaisar Abu Hanifah.
Selaku panitia Mukhlis berharap, nama-nama yang sudah beredar ini tidak sekedar bergerak secara diam-diam. Namun sudah mulai secara terbuka berani tampil dan mendeklarasikan diri untuk memimpin kepengurusan periode 2011-2013 mendatang. Pola persaingan secara terbuka seperti ini menurutnya penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa PMII memang organisasi mahasiswa yang besar dan disegani.
“PMII adalah organisasi besar. Proses rekruitmen calon pemimpinnya juga harus selektif. Sosialisasi gagasan calon ketua umum PB PMII sangat penting sebagai referensi bagi cabang-cabang dalam menentukan pilihan. Jadi nanti cabang-cabang bisa menilai calon ketua umum PB PMII yang layak,” ujarnya.
Menurut kader PMII asal Nusa Tenggara Barat ini, banyak hal yang menjadi 'PR' calon ketua umum ke depan dalam upaya membesarkan organisasi. Selain memiliki komitmen dalam memasifkan sistem kaderisasi, calon ketua umum juga harus memiliki pandangan dalam menentukan sikap politik dan gerakan dalam merespon dinamika politik tanah air. (did)