Warta

Jaksa Agung AS Tolak Permintaan Kongres

Ahad, 16 Desember 2007 | 10:15 WIB

Washington, NU Online
Penyelidikan awal pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait pemusnahan VCD rekaman interogasi tersangka teroris oleh CIA telah menghasilkan fakta baru. Namun, Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Michael Mukasey tampaknya tidak ingin fakta itu segera dibeberkan kepada publik. Desakan Kongres AS pun tak digubris olehnya.

Mukasey beralasan, pengungkapan fakta tersebut terlalu dini. Dia menyatakan tidak ingin hasil investigasi itu digunakan sebagai alat politik untuk saling menjatuhkan.<>

Penolakan tersebut disampaikan oleh Mukasey dalam surat kepada para anggota Senat dan Majelis Rakyat AS. Pria itu menilai bahwa penunjukan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut masih belum diperlukan.

Artinya, lanjut dia, bukti-bukti dan fakta yang dikumpulkan oleh Departemen Keadilan dan Supervisi CIA itu belum kuat untuk dijadikan sebagai dasar tuntutan. "Saya sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada fakta untuk dijadikan dasar tuntutan atas hal tersebut," tulis Mukasey kepada Senator Patrick Leahy dari Vermont dan Senator Arlen Specter dari Pennsylvania, dua pemimpin tertinggi Partai Demokrat dan Republik.

Jika ditemukan fakta tambahan, Mukasey memastikan siap mengubah haluan dan merumuskan kesimpulan baru. "Saya akan segera bertindak jika ada hal baru," ucapnya singkat.

Mukasey menambahkan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Departemen Keadilan tidak berhak memberikan informasi apa pun kepada siapa pun terkait kasus-kasus yang masih belum tertangani, seperti kasus CIA tersebut. "Saat ini, saya tidak menyediakan informasi apa pun. Namun, saya hormati ketertarikan Kongres terhadap materi itu," tuturnya.

Penolakan Mukasey tersebut memancing amarah para pembuat kebijakan Partai Republik dan Demokrat. Mereka mengancam akan menggunakan wewenang yang lebih tinggi jika upaya Kongres mengorek fakta tetap dihalang-halangi.

Mereka menuduh Departemen Keadilan telah menghambat investigasi intelijen wakil rakyat AS dan memberikan saran kepada CIA untuk tidak bekerja sama dalam investigasi lanjutan nanti. "Kami heran mengapa Departemen Keadilan justru menghalangi investigasi. Padahal, kami yakin ada sesuatu yang layak disoroti di balik kebijakan CIA tersebut," papar Kepala Intelijen Parlemen AS Silvestre Reyes.

Sebelum berpolemik, anggota senat dari Partai Republik memang mengajukan undang-undang baru yang disusun untuk membatasi metode interogasi CIA. UU baru yang disahkan oleh Majelis Tinggi AS itu tidak membenarkan aksi menyiramkan air, menghina, dan mengancam akan mengeksekusi, serta aksi kekerasan serupa kepada tahanan.

Bisa ditebak, anggota senat dari partai tandingan tidak sepaham dengan pendapat Partai Republik tersebut.(ap/reu/bbc/jp/dar)


Terkait