Jakarta, NU Online
Badan otonom yang mengurusi pelajar, Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) yang merupakan bagian dari 10 Ormas pemuda lainnya yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) menemui beberapa fraksi di DPR unatuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM, Kamis.
Kepada NU Online, Ketua IPNU Mujtahidur Ridho mengungkapkan bahwa penolakan IPNU terhadap kenaikan BBM tersebut disebabkan karena yang terkena efek paling besar dari kenaikan tersebut adalah rakyat kecil. “Mekanisme kontrol terhadap dana kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat juga masih diragukan efektifitasnya,” tandasnya, Jum’at.
<>Edo, panggilan akrabnya mengemukakan bahwa seharusnya pemerintah berusaha untuk mencari dana melalui sektor lain seperti menggenjot pajak dengan mengenakan pajak progresif untuk menaikkan anggarannya.
“Subsidi kepada BUMN dan Perbankan yang jumlahnya trilyunan merupakan sektor yang harus dicabut dahulu karena yang menikmati hal ini adalah orang kaya,” tandasnya.
Naiknya BBM juga berimbas secara langsung kepada pelajar. Di Jakarta banyak angkutan yang tak mau mengangkut pelajar karena tarifnya murah sehingga banyak diantara pelajar yang terlantar di jalan-jalan.
Hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan adalah hubungan antara pemerintah dan DPR. “Kedua belah pihak seharusnya menjalin komunikasi yang lebih baik, karena bagaimanapun juga DPR adalah wakil rakyat yang harus dihormati sehingga tidak bisa menggunakan pendekatan menang-menangan,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, sebagian besar fraksi DPR menyatakan penolakannya terhadap kenaikan BBM. Namun demikian, pemerintah yang saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat tak mendengarkan suara DPR dan bersikukuh menaikkan BBM rata-rata sekitar 29 persen.
Sementara itu Ketua IPPNU Siti Soraya Devi yang dihubungi NU Online, Jum’at, mengungkapkan bahwa penolakan IPPNU terhadap kenaikan BBM dikarenakan efek domino yang ditimbulkan oleh kenaikan tersebut menyebabkan seluruh kebutuhan rakyat, terutama sembako ikut naik.
Naiknya harga tersebut bisa berefek panjang. Dengan semakin rendahnya daya beli masyarakat, maka akan banyak pabrik yang akan menurunkan produksinya. Ini tentu saja akan menyebabkan semakin banyak pengangguran dalam masyarakat.
Seperti banyak pihak lainnya, Devi juga meragukan efektifitas pelaksanaan kompensasi BBM kepada masyarakat karena tidak ada pihak yang bisa menjamin sampainya kompensasi kepada masyarakat.
Pimpinan organisas pemuda yang menyampaikan aspirasi ke DPR tersebut adalah Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Malik Haramain, Mujtahiddur Ridho (PP IPNU), Siti Devi Soraya Zaeni ( PP IPPNU), Presidium Hikmahbudhi Adi Jaya, PP KMHDI (Hindu) I Gede Udiantara, Syahmud Basri Ngabalin (PB HMI), Emmanuel J tular (PMKRI), kenly Poluan (GMKI), Ahmad Rofiq (IMM) dan Wahyuni Refi dari Presidium GMNI.(mkf)
