Jakarta, NU Online
Indonesia mendapat tambahan kuota haji pada tahun ini sebanyak 30 ribu orang dari pemerintah kerajaan Arab Saudi dari 205 ribu orang menjadi 235 ribu orang dan diharapkan pada tahun 2004 mendapat kuota 250 ribu orang.

"Dalam proposal awal kita hanya mengajukan penambahan 10 ribu jemaah, namun karena permintaan sangat banyak kita minta hingga 30 ribu, itu saja sebenarnya belum cukup,  tapi Alhamdulillah dipenuhi," kata Menteri Agama Said Agil Husein Almunawar di Jakarta, Jumat.

Masalah penambahan kuota haji ini juga menjadi salah satu agenda dari kunjungan Wapres Hamzah Haz ke Arab Saudi baru-baru ini yang juga diikuti oleh oleh Menag.

Permintaan penambahan kuota jemaah haji itu, ujar Menag, berasal dari kanwil, kandep, gubernur, bupati, instansi, hingga perorangan.

Menag menyebutkan, dari Kanwil Depag Jatim misalnya minta penambahan kuota jemaah haji sebanyak 4.806 orang, sedangkan dari Sulsel 3.552 orang, Kaltim 2.889 orang, Kalsel 2.050, Jabar 1.962, DKI 1.526, Jateng 765, dan dari Kanwil Depag NTB minta tambah 706 orang.

Dari tambahan kuota yang dibutuhkan dari kanwil-kanwil itu mencapai 22.883 orang, sisanya belum termasuk usulan penambahan dari yang lainnya, sehingga mencapai penambahan kuota haji sebanyak 30 ribu orang.

Dia mengatakan, kuota tambahan itu akan diutamakan akan diberikan kepada calon-calon jemaah yang sudah melunasi ongkos naik haji.

Menag mengatakan, jemaah haji sebanyak 235 ribu orang itu terdiri atas 223 ribu jemaah haji biasa, dan 12 ribu orang lagi bagi Badan Penyelenggara Ibadah haji (BPIH) Khusus yang tidak mendapatkan tambahan.

"Ini pertanda perekonomian ekonomi Indonesia membaik, diharapkan tahun depan Indonesia bisa mengirim 250 ribu jemaah, " katanya.

Awal kedatangan ibadah jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, menurut Menag, direncanakan pada 30 Desember 2003 sampai 26 Januari 2004. Sedangkan kepulangan di tanah air dimulai pada 5 Februari 2004 sampai 5 Maret 2004.

Sementara soal sistem transportasi "taraddudi" (shuttle bus) di Arafah, Mina, tetap dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dengan penyempurnaan berbagai fasilitas penunjang untuk kelancaran system tersebut, katanya. Menurut Menag pada musim haji tahun lalu sistem "taraddudi itu banyak dikeluhkan jemaah haji.

Pemerintah Arab Saudi, kata Menag, juga membantah kabar bahwa negara itu akan memungut biaya asuransi kesehatan dari jemaah haji yang datang.(mkf)