Blitar, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengingatkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk tidak terlibat sebagai beking salah satu partai politik, terutama dalam pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia.

"Banser didirikan bukan untuk menjadi beking partai politik tertentu karenanya kami minta agar Banser kembali menjalankan tugas utamanya sebagai benteng ulama dan negara," katanya dalam sambutannya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-71 Gerakan Pemuda Ansor dan ke-55 Fatayat NU di Stadion Patria, Blitar, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, kalau ada parpol atau calon kepala daerah yang hendak membutuhkan Banser sebagai tenaga pengaman terlebih dulu harus mendapatkan ijin dari Ketua NU atau minimal Ketua GP Ansor daerah tersebut.

"Tetapi kalau Ketua Ansor dan Ketua NU-nya mengerti aturan organisasi tentu tidak akan mengijinkan permintaan tersebut," katanya.

Oleh sebab itu, sejak awal dia telah mengimbau agar Banser dan Ansor di daerah-daerah tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada.

Diakuinya untuk mengajak warga NU, termasuk Ansor kembali pada Khittah 1926 sebagaimana diamanatkan dalam Muktamar NU di Boyolali, Jateng, memang tidaklah mudah.

Menurut dia, perkembangan jaman sudah maju dan warga NU disibukkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang tinggi sebagai dampak dari kenaikan BBM ditambah lagi dengan maraknya korupsi di tanah air.

"Terus terang, maraknya korupsi ini telah mengakibatkan kesengsaraan di masyarakat, sementara kasus korupsi yang ditangani penegak hukum saat ini sifatnya masih kecil-kecil," ujarnya.

Ia menilai warga NU saat ini sudah terkotak-kotak dalam beragam kepentingan partai politik, padahal didirikannya NU puluhan tahun silam bertujuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, karena ia prihatin jika simbol-simbol agama dibawa-bawa dalam politik praktis.

Sebagai organisasi semi otonom, katanya, Banser saat ini telah bergerak semaunya sendiri dan tanpa komando dengan menjalin afiliasi dengan partai politik tertentu seperti yang dilakukannya pada saat mengamankan Munas dan Mukernas PKB di Surabaya pada 28-29 Mei lalu.

Sementara dalam acara tersebut hadir sekitar 10.000 anggota Banser dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri dan sekitarnya. 

"Pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau ada pertemuan akbar Banser di Blitar seperti saat ini, biasanya akan terjadi sesuatu tetapi mudah-mudahan sekarang tidak ada apa-apa," katanya.

Ia menambahkan ada dua peristiwa penting di Blitar yang mmerupakan daerah tempat berdirinya Banser, yakni pertemuan akbar menjelang lengsernya pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dan peristiwa meletusnya pemberontakan PKI di wilayah Blitar selatan pada tahun 1965.(ant/mkf)