Jombang, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid me-warning KPUD Provinsi Jatim agar tak main-main dalam melakukan penghitungan suara Pilgub Jatim. Warning ini, menyusul ada beberapa versi angka perolehan suara berdasarkan penghitungan cepat (quick count).
Ia meyakini, jika hasil penghitungan suara oleh dua lembaga survey yang menyebut perolehan calon dibawah 30 persen itu adalah benar. Sementara satu lembaga survey lainnya yang menyebut perolehan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) mencapai lebih dari 30 persen, cenderung tendensius. "Pilgub Jatim dua putaran, itu sudah pasti,'' tegas Gus Sholah, panggilan akrab KH Salahuddin Wahid petang kemarin.<>
Keyakinan dua putaran itu, didasari atas kepercayaannya terhadap dua lembaga survey itu, yakni Lingkar Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Menurut dia, hasil penghitungan suara dua lembaga survey yang nyaris sama itu, menandakan kebenaran hasil.
Apalagi kata dia, dua lembaga survey tersebut kredibilitasnya telah diakui khalayak. ''Di luar negeri saja, metode ini diakui. Kenapa di Indonesia tidak. Sudah berapa kali mereka melakukan survey, dan hasilnya bisa dipercaya. Ilmu survey itu sudah teruji dan indikatornya jelas,'' tegasnya.
Kendati demikian, ia tetap mengakui jika hasil penghitungan lembaga survey, tak sepenuhnya benar. Hanya saja kata dia, angka yang dipasang lembaga survey, tak jauh berbeda dari hasil penghitungan KPUD.
''Kalau selisih 1 persen, itu wajar. Tapi kalau lebih dari itu, pasti ada apa-apa,'' katanya menyinggung satu lembaga survey yang menghitung perolehan KarSa jauh dari hitungan LSI.
Karenanya, ia mengingatkan KPUD Jatim agar hati-hati dalam melakukan penghitungan suara nanti. Jangan sampai, KPUD Jatim mengorbankan kepentingan orang per orang dan kelompok yang menginginkan Pigub Jatim hanya satu putaran.
"Jangan korbankan demokrasi demi kepentingan selain masyarakat. KPUD Jatim harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan rel,'' ingatnya.
Ia yakin, jika nantinya hasil penghitungan suara di KPUD Jatim menunjukkan angka lebih dari 30 persen untuk pasangan manapun, justru akan memantik konflik di tingkat bawah. Ia mencontohkan kasus Pigub di Maluku Utara (Malut). Lantaran itu, ia kembali mewanti-wanti KPUD Jatim agar melakukan penghitungan suara sesuai dengan prosedur yang benar. ''Kalau ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen, berarti KPUD Jatim ’main-main','' tegas calon wakil presiden pemilu 2004 itu. (okz)
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid me-warning KPUD Provinsi Jatim agar tak main-main dalam melakukan penghitungan suara Pilgub Jatim. Warning ini, menyusul ada beberapa versi angka perolehan suara berdasarkan penghitungan cepat (quick count).
Ia meyakini, jika hasil penghitungan suara oleh dua lembaga survey yang menyebut perolehan calon dibawah 30 persen itu adalah benar. Sementara satu lembaga survey lainnya yang menyebut perolehan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) mencapai lebih dari 30 persen, cenderung tendensius. "Pilgub Jatim dua putaran, itu sudah pasti,'' tegas Gus Sholah, panggilan akrab KH Salahuddin Wahid petang kemarin.<>
Keyakinan dua putaran itu, didasari atas kepercayaannya terhadap dua lembaga survey itu, yakni Lingkar Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Survey Indonesia (LSI). Menurut dia, hasil penghitungan suara dua lembaga survey yang nyaris sama itu, menandakan kebenaran hasil.
Apalagi kata dia, dua lembaga survey tersebut kredibilitasnya telah diakui khalayak. ''Di luar negeri saja, metode ini diakui. Kenapa di Indonesia tidak. Sudah berapa kali mereka melakukan survey, dan hasilnya bisa dipercaya. Ilmu survey itu sudah teruji dan indikatornya jelas,'' tegasnya.
Kendati demikian, ia tetap mengakui jika hasil penghitungan lembaga survey, tak sepenuhnya benar. Hanya saja kata dia, angka yang dipasang lembaga survey, tak jauh berbeda dari hasil penghitungan KPUD.
''Kalau selisih 1 persen, itu wajar. Tapi kalau lebih dari itu, pasti ada apa-apa,'' katanya menyinggung satu lembaga survey yang menghitung perolehan KarSa jauh dari hitungan LSI.
Karenanya, ia mengingatkan KPUD Jatim agar hati-hati dalam melakukan penghitungan suara nanti. Jangan sampai, KPUD Jatim mengorbankan kepentingan orang per orang dan kelompok yang menginginkan Pigub Jatim hanya satu putaran.
"Jangan korbankan demokrasi demi kepentingan selain masyarakat. KPUD Jatim harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan rel,'' ingatnya.
Ia yakin, jika nantinya hasil penghitungan suara di KPUD Jatim menunjukkan angka lebih dari 30 persen untuk pasangan manapun, justru akan memantik konflik di tingkat bawah. Ia mencontohkan kasus Pigub di Maluku Utara (Malut). Lantaran itu, ia kembali mewanti-wanti KPUD Jatim agar melakukan penghitungan suara sesuai dengan prosedur yang benar. ''Kalau ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen, berarti KPUD Jatim ’main-main','' tegas calon wakil presiden pemilu 2004 itu. (okz)
