Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan, PKB akan konsisten sebagai partai terbuka yang dapat menjadi tempat bernaung bagi seluruh elemen bangsa, bukan hanya milik orang Nahdlatul Ulama (NU).
"Kita ingin PKB nasionalistik tempat bernaungnya seluruh elemen bangsa. Maka dari itu kita harus mau menerima siapa saja," kata Gus Dur ketika menyampaikan pidato pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Silaturahmi Alim Ulama yang digelar DPP PKB hasil Muktamar II Semarang di Jakarta, Selasa.
<>Sebelumnya Gus Dur mengungkapkan ada sebagian kalangan di PKB yang menginginkan PKB hanya diisi oleh orang-orang Islam, khususnya dari NU. Orang-orang itu, kata Gus Dur, menilai PKB memberi porsi terlalu banyak pada kalangan non muslim di jajaran pengurus.
"Sejak awal PKB didirikan untuk siapa saja, tergantung yang memilih. Ucapan agar PKB dipegang oleh orang-orang NU itu ucapan yang tidak bertanggungjawab," kata Gus Dur yang merupakan deklarator PKB itu mengkritik kelompok yang ingin menjadikan PKB sebagai partai eksklusif.
Selain sebagai partai terbuka, kata Gus Dur, PKB juga harus memantapkan diri sebagai partai advokasi bagi rakyat di segala bidang. Dengan menjadikan advokasi sebagai roh partai, katanya, PKB akan menjadi harapan bagi rakyat Indonesia yang beraneka ragam.
"Indonesia dibangun di atas perbedaan-perbedaan. Dalam Islam pun juga ada perbedaan, misalnya faham ahlussunnah wal jamaah mengakui empat mahzab yang artinya itu ada perbedaan, tapi tidak jadi masalah. Saya dengan Muhaimin (Ketua Dewan Tanfid DPP PKB hasil muktamar Semarang Muhaimin Iskandar-red) juga banyak perbedaan," katanya.
Sementara itu Muhaimin Iskandar menyatakan, Mukernas yang digelar pihaknya yang akan berlangsung dua hari adalah Mukernas yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Jika ada Mukernas yang lain, katanya, maka itu tidak sah.
"Mukernas ini yang sesuai dengan AD/ART. Kalau ada yang mau menggelar Mukernas yang lain maka itu tidak sah tapi kalau kumpul-kumpul boleh saja," katanya. Pernyataan Muhaimin itu terkait dengan rencana kubu DPP PKB pimpinan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf menggelar Mukernas dan Munas Alim Ulama di Surabaya 28-29 Mei mendatang.
Lebih lanjut Muhaimin mengatakan, persoalan yang kini melanda internal PKB adalah bagian dari dinamika partai yang tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu dikhawatirkan sehingga ia mengimbau pers tidak "mengompori-ngompori" persolan itu.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menjalankan kebijakan publik karena akan membahayakan pemerintah sendiri. Sebelumnya Muhaimin menyinggung surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkum dan HAM Zulkarnain Yunus yang ditujukan pada kubu Alwi Shihab dan pihaknya terkait persolan PKB. Muhaimin mengecam surat tersebut dan menilai Depkum dan HAM melanggar undang-undang dan melampauai kewenangan.
Mukernas PKB yang digelar DPP PKB hasil Muktamar II Semarang, menurut Ketua Panitia Pelaksana Hermawi F Taslim, diikuti oleh pengurus DPP, 33 Dewan Pengurus Wilayah, masing-masing terdiri dari ketua tanfidz dan ketua dewan syuro, termasuk dari DPW Jawa Timur dan Jawa Tengah yang kini dipegang caretaker, 14 Ketua Departemen, tujuh Ketau Lembaga dan tiga Ketua Badan Otonom..
Sementara Silaturahmi Alim Ulama diikuti oleh 181 ulama yang berasal dari DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Ulama yang datang antara lain KH Muzani dan KH Munif (Jawa Tengah), KH Muzakki (Jember, Jawa Timur) dan KH Abdullah Tanabe (Aceh).(ant/mkf)
