Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor menolak kedatangan parlemen Israel dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali pada 29 April hingga 4 Mei 2007.

Hal itu disampaikan Sekjen Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain di Jakarta, Rabu, terkait kedatanga parlemen Israel ke Indonesia pada sidang IPU di Bali.

<>

Malik menyatakan, kalau delegasi parlemen Israel tetap hasil dalam sidang IPU, pihaknya minta DPR melobi parlemen negara lain dan mengeluarkan resolusi yang menekan Israel.

Semestinya DPR bisa memainkan peran penting guna memperjuangkan rakyat Palestina yang masih tertindas. Kalau perlu membuat agenda untuk mencari formula agar delegasi parlemen Israel ini merasa bisa membebaskan para tahanan Palestina.

DPR Menolak

Sejumlah anggota DPR menolak kehadiran parlemen Israel mengikuti sidang IPU ke 116 yang diikuti 148 negara di Bali, karena sikap Israel yang tidak bersahabat dengan negara-negara Islam dan bahkan juga agama lainnya.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi I DPR RI dari F-PG Yuddy Chrisnandi dari FPG dan anggota Komisi VIII DPR dari FPG  Ichawan Syam serta Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Arief Mudatsir Mandan serta Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzammil Yusuf.

Ichwan Syam mengatakan, pemerintah dan DPR harus mencerminkan sikap dan aspirasi bangsanya. Artinya kehadiran Israel di Indonesia harus ditolak atas sikapnya yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Kecuali kalau memang ada suatu kekhususan atau pertimbangan lainnya. "Rakyat harus diberikan informasi yang jelas agar kemudian tidak menimbulkan protes dan reaksi keras," katanya.

Ichwan yang juga Ketua Pansus Haji DPR menjelaskan, Indonesia adalah negara yang berdaulat yang harus mencerminkan aspirasi rakatnya. Sebagai anggota DPR dia keberatan kalau kehadiran parlemen Israel itu hanya karena sebagai anggota IPU. Tetapi lain halnya jika kedatangan mereka untuk perdamaian dunia, kepentingan Palestina dan Timur Tengah. 

"Saya akan dapat menerima jika kehadiran parlemen Israel itu untuk perdamaian dunia, kemerdekaan Palestina dan ketenteraman Timur Tengah. Kalau bukan karena itu, Indonesia harus bisa menolak," katanya.

Arief Mudatsir Mandan mengemukakan, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bisa menjadi dasar penolakan terhadap Parlemen Israel memasuki Indonesia. Lagi pula Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Isreal.

"Saya ingin memisalkan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya, termasuk pejabat negara yang boleh berpergian kemana saja, kecuali ke Israel. Kalau pemerintah sudah tegas seperti itu, maka ketegasan itu juga harus bisa diberlakukan terhadap Israel untuk tidak masuk ke Indonesia," kata Arief.

Pemerintah dan DPR harus bisa memberikan pemahaman kepada penyelenggara IPU agar Israel tidak diikutsertakan, terkait dengan sikap rakyat Indonesia yang keberatan Israel memasuki Indonesia. Ini semata-mata untuk menghindari reasksi keras/penolakan dari rakyat Idonesia.

"Jika ini tidak bisa dilakukan maka dikhawatirkan kepercayan rakyat kepada pemerintah dan DPR akan semakin buruk," katanya

DPR harus bisa mencari solusi atas keputusan DK PBB yang menghentikan proyek nuklir Iran, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat manusia itu. (ant/mad)