Jakarta, NU Online
Partai Golkar menyatakan kebanggaannya atas moderasi dalam menjalankan ajaran agama yang dilakukan oleh NU ditengah-tengah menguatnya sentimen keagamaan dan politik aliran di Indonesia.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso dalam silatuarrahmi dengan PBNU, Selasa sore (28/8). Dalam pertemuan tersebut, PBNU diwakili oleh KH Hasyim Muzadi, H. Ahmad Bagdja, dan Syaiful Bahri Anshori sedangkan anggota Golkar yang hadir diantaranya adalah Nusron Wahid, Tubagus Ace dan Suhartono Riyadi.
<>Menguatnya politik aliran, meskipun hal ini dibolehkan dalam demokrasi, daerahisme yang sempit, radikalisme agama telah menjadi masalah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu diperlukan kelompok yang kuat untuk menjaga moderasi.
“Kita merasa beruntung memiliki tokoh seperti KH Sahal Mahfudz dan KH Hasyim Muzadi yang bisa mengayomi, yang berusaha mengembangkan kedamaian dan toleransi umat beragama,” katanya.
Dikatakan oleh Priyo bahwa Golkar telah menyatakan dirinya sebagai partai nasionalis religius. Karena itu, aspek-aspek religius akan dikedepankan. “Kami akan berusaha bagaimana nilai-nilai agama bisa diterapkan dalam perilaku politik,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Kiai Hasyim mengungkapkan bahwa agar Indonesia kuat, maka kelompok moderat harus menang mutlak karena keinginan untuk penerapan syariat secara formal akan selalu muncul.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan dan ekonomi. “Dengan pendidikan yang baik dan pemberdayaan ekonomi, maka ekstrimisme akan hilang dengan sendirinya,” katanya.
Selain itu, Kiai Hasyim mengusulkan agar Golkar bisa merumuskan hubungan agama dan negara yang menjamin keutuhan NKRI dan kebebasan beragama. “Mungkin bisa melalui undang-undang yang menjamin agar potensi agama tidak menjadi potensi konflik,” tandasnya.
Ini dinilainya penting karena kalau tidak ada konsensus, maka akan selalu ada upaya untuk bongkar pasang rumah tangga NKRI.sehingga energi yang seharusnya bisa untuk membangun terbuang sia-sia.
Dikatakannya bahwa NU akan terus konsisten menempatkan agama sebagai tata nilai, bukan melakukan formalisasi agama yang malah menimbulkan konflik di negara yang pluralis.
Sejumlah negara yang melakukan formalisasi agama seperti di Palestina, Pakistan dan Afganistan juga terus dilanda konflik diantara mereka sendiri, padahal konflik itu dilarang dalam agama. “Formalisasi agama tidak selalu berarti pelaksanaan nilai-nilai agama,” imbuhnya. (mkf)
