Jakarta, NU Online
Gerakan anti korupsi yang dicanangkan oleh NU dan Muhammadiyah bekerjasama dengan Partnership pada 15 Oktober 2003 melakukan evaluasi sekaligus menyusun strategic planning di Puncak pada 21 – 23 Maret.

Berbagai diskusi yang dilaksanakan bersama mengidentifikasikan bahwa gerakan ini harus mengusung isu-isu yang lebih universal dan menjadi platform yang memberi pengaruh yang cukup besar. Isu-isu universal tersebut misalnya Pilkada, terorisme, pelayanan publik dan keadilan sosial.

Layanan publik merupakan isu penting karena dalam masyarakat yang sudah maju dan demokrasi, pelayanan public diartikan sebagai semua pelayanan yang dituntut oleh public. Pelayanan public yang berkualitasnya diandalkan menjadi salah satu indicator penegakan good governance.

Isu-isu kemanusiaan, social justice dan public service semakin memburuk kualitasnya dan kuantitasnya disebabkan banyaknya praktek korupsi yang berlangsung didalamnya. Dalam hal ini membangun leadership yang kuat dan jujur merupakan modal social yang harus diperjuangkan. Salah satunya melalui Pilkada yang segera berlangsung.

Acara ini melibatkan 28 peserta 10 dari PBNU, 10  dari Muhammadiyah dan 8 dari Partnership. Beberapa pimpinan PBNU yang hadir seperti HM Rozy Munir, Bina Suhendra, Endang Turmudi, dari Muhammadiyah akan hadir Sudibyo Markus, Rizal Sukma, Munir Mulkhan sedangkan dari Partnership hadir diantaranya HS Dillon, Piet Soeprijadi, dan Bambang Widjojanto.(mkf)