Cirebon, NU Online
Ribuan Muslim terutama nahdliyin dari berbagai daerah menghadiri puncak acara haul ke-79 KH Said di Pesantren Gedongan, Cirebon pada Ahad (9/5) dini hari. Kegiatan yang dipusatkan di halaman depan masjid Pesantren Gedingan peninggalan KH Said itu dihadiri pula oleh sejumlah tokoh ulama dan pejabat daerah maupun pusat.
Hadir dalam kesempatan itu, Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini.<>
Selain keduanya, hadir pula Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua PWNU Jawa Barat Dedi Wahidi, Presiden Majelis Shalawat Nusantara KH Mujib Khudori dan para kiai di lingkungan Pesantren Gedongan.
Kehadiran ribuan masyarakat Cirebon ini pun tidak disia-siakan oleh dua menteri dari PKB itu untuk mensosialisasikan program di kementerian masing-masing. Menakertrans, Muhaimin Iskandar menyatakan, tugas kemenakertrans saat ini tidak hanya terfokus pada urusan mengenai masalah TKI, namun juga mencakup bagaimana mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan tunas-tunas muda bangsa.
“Kita tak melulu mengurusi TKI. Kita juga berusaha meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah transmigrasi,” katanya.
Karena itu, pada kesempatan itu dia meminta doa dan dukungan dari para ulama agar tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama untuk kemajuan daerah transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).
“Dukungan dari para kiai dan santri dalam mencerdaskan masyarakat di daerah transmigran sangat dibutuhkan. Apalagi jika para santri bisa dikirim ke daerah transmigrasi untuk memberikan pengalaman mereka di pesantren tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat transmigran,” tukasnya.
Muhaimin menambahkan, tentunya santri-santri yang akan dikirim ke daerah transmigrasi itu harus pula dibekali dengan beragama ilmu selama di pesantren agar mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan daerah transmigran.
Sementara itu, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, penyebaran penduduk antara kota dan desa saat ini sudah tidak seimbang lagi. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa mencari pekerjaan di kota itu mudah dan mampu menghasilkan penghasilan yang lebih besar.
“Saat ini perbandingan sebaram penduduk kota dengan desa sudah 40 persen berbanding 60 persen. Tentu ini sangat mengkhawatirkan untuk pembangunan di Indonesia,” ujar menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.
Padahal, lanjutnya, banyak potensi daerah-daerah di desa itu jika mampu dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, justru pembangunan di desa yang seharusnya digalakkan karena desa merupakan pondasi dasar dalam pembangunan di Indonesia.
“Masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong mencari penghasilan di kota. Belum tentu kehidupan di kota akan lebih baik, lebih baik kita bangun desa untuk meratakan pembangunan nasional,” tambahnya.
Karena itu, ujarnya, KPDT bersama Kemenakertrans akan bekerja keras untuk membangun dan menghidupkan daerah-daerah yang selama ini penduduknya banyak melakukan migrasi ke kota.
“Pembangunan yang berbasis keadilan menjadi acuan kami dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah tertinggal dan daerah transmigran,” tukasnya. (kml)
Ribuan Muslim terutama nahdliyin dari berbagai daerah menghadiri puncak acara haul ke-79 KH Said di Pesantren Gedongan, Cirebon pada Ahad (9/5) dini hari. Kegiatan yang dipusatkan di halaman depan masjid Pesantren Gedingan peninggalan KH Said itu dihadiri pula oleh sejumlah tokoh ulama dan pejabat daerah maupun pusat.
Hadir dalam kesempatan itu, Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini.<>
Selain keduanya, hadir pula Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Aziz Mansyur, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua PWNU Jawa Barat Dedi Wahidi, Presiden Majelis Shalawat Nusantara KH Mujib Khudori dan para kiai di lingkungan Pesantren Gedongan.
Kehadiran ribuan masyarakat Cirebon ini pun tidak disia-siakan oleh dua menteri dari PKB itu untuk mensosialisasikan program di kementerian masing-masing. Menakertrans, Muhaimin Iskandar menyatakan, tugas kemenakertrans saat ini tidak hanya terfokus pada urusan mengenai masalah TKI, namun juga mencakup bagaimana mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan tunas-tunas muda bangsa.
“Kita tak melulu mengurusi TKI. Kita juga berusaha meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah transmigrasi,” katanya.
Karena itu, pada kesempatan itu dia meminta doa dan dukungan dari para ulama agar tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama untuk kemajuan daerah transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).
“Dukungan dari para kiai dan santri dalam mencerdaskan masyarakat di daerah transmigran sangat dibutuhkan. Apalagi jika para santri bisa dikirim ke daerah transmigrasi untuk memberikan pengalaman mereka di pesantren tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat transmigran,” tukasnya.
Muhaimin menambahkan, tentunya santri-santri yang akan dikirim ke daerah transmigrasi itu harus pula dibekali dengan beragama ilmu selama di pesantren agar mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan daerah transmigran.
Sementara itu, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini mengungkapkan, penyebaran penduduk antara kota dan desa saat ini sudah tidak seimbang lagi. Hal ini disebabkan adanya stigma bahwa mencari pekerjaan di kota itu mudah dan mampu menghasilkan penghasilan yang lebih besar.
“Saat ini perbandingan sebaram penduduk kota dengan desa sudah 40 persen berbanding 60 persen. Tentu ini sangat mengkhawatirkan untuk pembangunan di Indonesia,” ujar menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.
Padahal, lanjutnya, banyak potensi daerah-daerah di desa itu jika mampu dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, justru pembangunan di desa yang seharusnya digalakkan karena desa merupakan pondasi dasar dalam pembangunan di Indonesia.
“Masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong mencari penghasilan di kota. Belum tentu kehidupan di kota akan lebih baik, lebih baik kita bangun desa untuk meratakan pembangunan nasional,” tambahnya.
Karena itu, ujarnya, KPDT bersama Kemenakertrans akan bekerja keras untuk membangun dan menghidupkan daerah-daerah yang selama ini penduduknya banyak melakukan migrasi ke kota.
“Pembangunan yang berbasis keadilan menjadi acuan kami dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah tertinggal dan daerah transmigran,” tukasnya. (kml)
