Jakarta, NU.Online
Ditengah guyuran hujan ribuan orang menghadiri deklarasi Gerakan Nasional 'Jangan Pilih Politisi Busuk' di Monumen Proklamasi, Jakarta, Senin (29/12).
Deklarasi gerakan ini dimaksudkan agar Pemilihan Umum 2004 berlangsung adil. Selain itu, gerakan nasional ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), berkeadilan sosial, serta menjunjung tinggi keadilan.
<>Tampak hadir dalam acara itu di antaranya Nurcholish Madjid, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, budayawan Garin Nugroho, Ketua LKBN Antara Mohamad Sobary, Wakil Direktur Cesda-LP3ES E Sobirin N, Goenawan Mohamad, Hendardi, Bambang Warih Koesoema, Bondan Gunawan, psikolog Sartono Mukadis, pengusaha Anton J Supit, mantan pemain bulutangkis nasional Rosiana Tendean, Debra Yatim, penyanyi Franky Sahilatua dan Harry Rusli.
Dalam deklarasinya, gerakan yang dipelopori oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat ini menyerukan kepada rakyat agar tidak memilih politisi yang mempunyai catatan buruk di masa lalu.
Ada lima kriteria yang diajukan untuk menentukan politisi busuk, yaitu melakukan korupsi, melanggar hak azasi manusia, merusak lingkungan, menggunakan obat terlarang, dan melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Menurut Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, gerakan ini akan menjadi tekanan bagi partai-partai politik untuk memperbaiki mekanisme penentuan calon legislatif.
Selain itu, yang lebih penting lagi, gerakan ini juga memberikan penyadaran kepada calon pemilih dalam menggunakan haknya. "Jangan sekedar besar kecilnya setoran yang jadi ukuran penentuan calon legislatif," kata Teten.
Ada dua langkah yang akan menjadi alternatif gerakan ini, yaitu menyusun database catatan perjalanan karir politisi di masa lalu. Database ini nantinya dapat diakses oleh semua orang. Selain itu juga akan disusun kriteria politisi busuk yang seharusnya tidak layak dipilih dalam pemilihan umum nanti.
Nurcholish Madjid mengatakan gerakan ini merupakan pengawasan sosial atas jalannya proses politik di Indonesia. Dia mengatakan seharusnya semua orang, mulai dari politisi hingga aktivis antikorupsi sekalipun, bersedia untuk diawasi dan diaudit.
Menurutnya, selama masih ada pengawasan sosial dari masyarakat, masih akan ada jaminan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. "Cendekiawan ada yang busuk, dokter juga ada yang busuk, dan wartawan pun ada pula yang busuk," katanya dalam pidatonya.
Ditempat yang sama, sekjen Partai Demokrasi Kebangsaan, Andi Mallarangeng menyatakan mendukung gerakan ini supaya gerakan ini meneliti daftar celeg dari partai-partai termasuk di partainya. "Gerakan ini sangat membantu, meskipun dipartainya ada tim seleksi tapi kita khawatir akan kecolongan dengan cara begini partai kami merasa ditolong untuk mengingatkan para celegnya, dan jika dipartainya ada orang yang diidentifikasi ada yang melanggar, kita akan mencoretnya", demikian Andi(cih)
