Warta

Chozin Chumaidy: Demokrasi Harus Menyejahterakan Rakyat

Sabtu, 6 Agustus 2011 | 04:37 WIB

Jakarta, NU Online
Demokrasi harus mampu memberikan kontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat, kata mantan pengurus NU Jawa Barat yang juga Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) HA Chozin Chumaidy di Jakarta, Sabtu (6/8).

"Pelaksanaan demokrasi seharusnya berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesuksesan dalam mewujudkan demokrasi politik berbanding lurus dengan kesejahteraan," katanya di Bogor. <>

Wakil Ketua Umum DPP PPP periode 20007-2011 tersebut mengemukakan, hingga sejauh ini, demokrasi di Indonesia belum berbanding lurus dengan kesejahteraan.

"Indonesia merupakan kampiun demokrasi dunia, yakni sebagai negara terbesar yang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi secara berkualitas. Prestasi besar tersebut kurang bermakna bila tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan," ujar mantan pengurus NU Jawa Barat.

Oleh karena itu, lanjut dia, PPP akan terus berupaya untuk mewujudkan korelasi positif antara pencapaian demokrasi dengan kesejahteraan.

"Demokrasi harus menyejahterakan rakyat. Pilihan demokrasi jangan malah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat," katanya.

Chozin Chumaidy mengemukakan, pelaksanaan demokrasi bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Karena itu kesejahteraan rakyat seharusnya dapat meningkat seiring dengan keberhasilan dalam berdemokrasi.

Tokoh politisi senior tersebut, mengutip sebuah kaidah usul fiqh, "tasarruful imam `alar ra`iyyah manuthun bilmaslahah". Artinya, pemilihan pemimpin di tengah masyarakat harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan.

"Pelaksanaan demokrasi harus mampu memberikan kontribusi nyata pada upaya peningkatan kesejahteraan bangsa," terang Chozin.

Mantan anggota DPR RI 2004-2009 tersebut mengemukakan harapannya agar semua partai politik memiliki cara pandang yang sama dalam mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan.

"Ambisi politik yang hanya mengedepankan pengambilan kekuasaan akan semakin menjauhkan partai dari masyarakat. Masyarakat akan semakin jauh dan asing dengan partai, karena kurang merasakan langsung manfaat demokrasi bagi kehidupan mereka," ujarnya.

Redaktur     : A. Khoirul Anam
Kontributor : Ahmad Fahir


Terkait