Jakarta, NU Online
Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama (CBDRM NU) menggelar dialog publik tentang ”Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat” di tiga daerah. Rabu (29/7) kemarin dialog publik diadakan di Jakarta Barat, lalu Sabtu (1/8) kegitan serupa diadakan di Magelang dan Jember.
Program ini mempunyai tiga tujuan besar. Pertama, meningkatkan kesiapan komunitas pesantren NU dalam menghadapi bencana. Kedua, mendorong meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap bencana, khususnya di lingkungan pesantren. Ketiga, mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana.<>
Di Jakarta Barat, dialog publik bertempat di Gedung Pertemuan Assahara komplek Walikota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan yang berjalan sehari penuh Kamis lalu ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah Kota administrasi Jakarta Barat memasukkan rencana pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan penganggaran tahunan pada suku dinas terkait.
Kordinator CBDRM NU Jakarta Barat, H Laduni Gaos saat memberi sambutan menyatakan, CBDRM NU membutuhkan dukungan dari stakeholder seperti pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi melakukan pengurangan risiko bencana di wilayah Jakarta Barat. Sejauh ini, katanya, yang sudah dilaksanakan adalah pembuatan coneblock dari pasir selokan, komposting, penyuluhan dan pembuatan pupuk cair
”Pengurangan risiko bencana bukan hanya semata tugas pemerintah tapi juga menjadi tugas kami, warga NU Jakarta Barat,” katanya dalam dialog publik yang dihadiri kepala sukudinas dari dinas sosial yaitu Dr Yanuar, M Pd, dinas lingkungan hidup, Zaky Reza, departemen agama, Drs H Sutami, kepala badan perencanaan kota Hj Witri Yenny dan kepala Satpol PP Jakarta barat, Drs Risman K.
Di Magelang, Jawa Tengah, dialog publik diselenggarakan di TPA Tanjung, Muntilan. Acara ini dihadiri oleh segenap elemen terkait, baik dari elemen pemerintah atau dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bappeda, Bakesbangpol PB, Badan Lingkungan Hidup, Perwakilan dari DPRD Kabupaten Magelang dan juga dihadiri bebagai lembaga dan badan otonom di lingkungan NU, dan pesantren.
Dialog publik juga dihadiri perwakilan guru SMP, Perangka desa, Perangkat Kecamatan dari 5 Kecamatan binaan CBDRMNU yang meliputi Muntilan, Kajoran, Borobudur, Srumbung, Dukun, serta Santri Siaga Bencana yaitu masyarakat dari lima desa binaan yang tersebar di 5 kecamatan.
Menurut Koordinator CBDRMNU Kab Magelang M. Ridwan, dengan menghadirkan pemerintah, legislatif dan perwakilan masyarakat rawan bencana diharapkan akan muncul sharing pengalaman dan pengetahuan dari pihak terkait sehingga ke depan diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dapat lebih komprehensif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya yang sudah terlatih (Santri Siaga Bencana) untuk berbagi peran dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh.
“Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana secara perlahan akan menciptakan ketahanan diri terhadap bencana sehingga resiko bencana akan dapat dikurangi atau dihilangkan,” katanya.
Selain itu dialog publik ini juga diharapkan akan mendorong pemerintah dan legislatif untuk memasukkan rencana pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan daerah baik perda, hingga kurikulum pendidikan, rencana pembangunan daerah dan penganggaran tahunan. Hal ini sangat penting mengingat penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terkoordinir dan partisipatoris.
Menurut Ridwan, dalam dialog ini seluruh elemen yang hadir akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan persoalan kebencanaan yang dihadapi dan tanggapan solutif dari pihak terkait sehingga muncul rumusan bersama berdasarkan peran masing-masing pihak sesuai dengan fokus persoalan yang dihadapi baik yang mengarah pada kebijakan, program pemberdayaan masyarakat maupun aksi yang bersifat responsif dan darurat secara bersama-sama. (nam)
Community Based Disaster Risk Management Nahdlatul Ulama (CBDRM NU) menggelar dialog publik tentang ”Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat” di tiga daerah. Rabu (29/7) kemarin dialog publik diadakan di Jakarta Barat, lalu Sabtu (1/8) kegitan serupa diadakan di Magelang dan Jember.
Program ini mempunyai tiga tujuan besar. Pertama, meningkatkan kesiapan komunitas pesantren NU dalam menghadapi bencana. Kedua, mendorong meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat terhadap bencana, khususnya di lingkungan pesantren. Ketiga, mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana.<>
Di Jakarta Barat, dialog publik bertempat di Gedung Pertemuan Assahara komplek Walikota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan yang berjalan sehari penuh Kamis lalu ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah Kota administrasi Jakarta Barat memasukkan rencana pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan penganggaran tahunan pada suku dinas terkait.
Kordinator CBDRM NU Jakarta Barat, H Laduni Gaos saat memberi sambutan menyatakan, CBDRM NU membutuhkan dukungan dari stakeholder seperti pemerintah dan lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi melakukan pengurangan risiko bencana di wilayah Jakarta Barat. Sejauh ini, katanya, yang sudah dilaksanakan adalah pembuatan coneblock dari pasir selokan, komposting, penyuluhan dan pembuatan pupuk cair
”Pengurangan risiko bencana bukan hanya semata tugas pemerintah tapi juga menjadi tugas kami, warga NU Jakarta Barat,” katanya dalam dialog publik yang dihadiri kepala sukudinas dari dinas sosial yaitu Dr Yanuar, M Pd, dinas lingkungan hidup, Zaky Reza, departemen agama, Drs H Sutami, kepala badan perencanaan kota Hj Witri Yenny dan kepala Satpol PP Jakarta barat, Drs Risman K.
Di Magelang, Jawa Tengah, dialog publik diselenggarakan di TPA Tanjung, Muntilan. Acara ini dihadiri oleh segenap elemen terkait, baik dari elemen pemerintah atau dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bappeda, Bakesbangpol PB, Badan Lingkungan Hidup, Perwakilan dari DPRD Kabupaten Magelang dan juga dihadiri bebagai lembaga dan badan otonom di lingkungan NU, dan pesantren.
Dialog publik juga dihadiri perwakilan guru SMP, Perangka desa, Perangkat Kecamatan dari 5 Kecamatan binaan CBDRMNU yang meliputi Muntilan, Kajoran, Borobudur, Srumbung, Dukun, serta Santri Siaga Bencana yaitu masyarakat dari lima desa binaan yang tersebar di 5 kecamatan.
Menurut Koordinator CBDRMNU Kab Magelang M. Ridwan, dengan menghadirkan pemerintah, legislatif dan perwakilan masyarakat rawan bencana diharapkan akan muncul sharing pengalaman dan pengetahuan dari pihak terkait sehingga ke depan diharapkan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dapat lebih komprehensif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya yang sudah terlatih (Santri Siaga Bencana) untuk berbagi peran dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh.
“Penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana secara perlahan akan menciptakan ketahanan diri terhadap bencana sehingga resiko bencana akan dapat dikurangi atau dihilangkan,” katanya.
Selain itu dialog publik ini juga diharapkan akan mendorong pemerintah dan legislatif untuk memasukkan rencana pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan daerah baik perda, hingga kurikulum pendidikan, rencana pembangunan daerah dan penganggaran tahunan. Hal ini sangat penting mengingat penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, terkoordinir dan partisipatoris.
Menurut Ridwan, dalam dialog ini seluruh elemen yang hadir akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan persoalan kebencanaan yang dihadapi dan tanggapan solutif dari pihak terkait sehingga muncul rumusan bersama berdasarkan peran masing-masing pihak sesuai dengan fokus persoalan yang dihadapi baik yang mengarah pada kebijakan, program pemberdayaan masyarakat maupun aksi yang bersifat responsif dan darurat secara bersama-sama. (nam)
