Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). />
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
Komisi VIII DPR RI akan mendengarkan laporan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali soal penyelenggaraan haji 1431 H/2010 pada Rabu (9/3) malam.
"Rabu malam dengan Menteri Agama menerima laporan haji. Sudah dua kali diundang untuk menyampaikan laporan itu tetapi banyak kegiatannya," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, menurut Politisi PKB ini, Komisi VIII akan membentuk panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menyusun BPIH tahun 2011.
Tak hanya mencermati evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2010, Karding juga akan kembali mengkritisi proses rekrutmen Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
"Pengawasan haji ini harus dicermati ulang karena banyak laporan masyarakat proses rekrutmen melibatkan hanya orang Kemenag, tidak terbuka. Seharusnya tidak boleh begitu, mestinya melibatkan orang yang mempunyai kapasitas dan independen," tandas anggota DPR RI Dapil Jateng VI ini. (min)
