Wonosobo, NU Online
Keberadaan Gerakan Pemuda(GP) Ansor dan Banser tidak di bawah partai politik manapun dan tidak perlu terpancing dalam upaya perebutan kekuasaan.

"GP Ansor dan  Banser tidak di bawah partai politik apapun,  organisasi ini harus dipisahkan dari partai politik," kata Ketua Satuan Koordinasi Nasional PP Banser, Tatang Hidayat saat apel Banser yang diikuti sekitar enam ribu anggota di Alun-Alun Wonosobo, di Wonosobo, Senin.

Jumlah anggota organisasi itu yang relatif besar, katanya, mengakibatkan terbukanya kemungkinan menjadi "lirikan" pihak lain, apalagi beberapa waktu mendatang akan berlangsung pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden lalu, katanya, GP Ansor seakan menjadi rebutan para tokoh dan partai politik. GP Ansor juga dimungkinan menjadi rebutan tokoh dan partai politik yang akan bersaing merebutkan "kursi" pimpinan di daerah.

Ia mengharapkan, GP Ansor tidak terlibat secara langsung dalam proses Pilkada.     Meskipun organisasi itu harus dipisahkan dari kegiatan politik praktis, katanya, Banser tidak berarti tidak boleh berhubungan dengan Parpol.

Ia menjelaskan, upaya membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh Parpol dalam rangka memantapkan situasi keamanan di daerah sebagai ikhwal yang perlu dilakukan Banser.

"Untuk kepentingan umat perlu dilakukan upaya membangun hubungan baik dengan semua Parpol. Dengan begitu Banser akan lebih terhormat," katanya.

Saat ini, katanya, fungsi Banser lebih banyak untuk keamanan. Tetapi anggota Banser yang umumnya berusia muda memiliki potensi yang baik sebagai penggerak pembangunan di daerah.

Wakil Bupati Wonosobo Kholiq Arief menyatakan perlunya berbagai pelatihan wirausaha dan keterampilan bagi anggota Banser yang tersebar di berbagai pelosok desa.

"Banser bisa dilibatkan dalam kebutuhan masyarakat seperti tim pemadam kebakaran, pelatihan terutama berkaitan dengan kewirausahaan perlu terus dilakukan," katanya.(an/mkf)