Tegal, NU Online
Calon ketua NU kabupaten Tegal, yang didominasi PNS mengundang pro-kontra di kalangan aktifis NU. Ketua NU kabupaten Tegal, KH Rifai Mubarok, yang jauh-jauh hari sudah menyatakan ketua tanfidiyah NU jangan dari kalangan birokrat/ PNS, banyak mendapat dukungan kalangan muda NU.
“Saya sepakat ketua tanfidiyah jangan dari kalangan birokrat/PNS karena tidak bisa kritis terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah kabupaten (Pemkab). Kalau ketua NU kepala Dinas, Sekcam atau kepala UPTD bagaimana bisa kritis kepada bupati, kalau ada kebijakan yang memang harus dikritisi” kata Sapro Aji, salah satu pengurus PC Lakpesdam NU kabupaten Tegal kepada NU Online, belum lama ini di Tegal.<>
Dalam pandangan Sapro, kalau ketua NU dari kalangan birokrat, NU banyak bungkamnya dan pasif terhadap kebijakan Pemkab. Memang sebenarnya figur pemimpin bukan masalah yang prinsip karena di NU dikenal kepemimpinan kolektif kolegial karena kebijakan NU tidak bisa hanya diputuskan oleh ketuanya saja.
“Kebijakan NU tidak bisa hanya diputuskan oleh ketua tanfidiyah saja, tapi disana ada Rais syuriah, Katib dan Sekretaris. Tapi pada prakteknya di NU masih sangat kental dengan budaya paternalistik maka figur pemimpin menjadi sangat penting sekali. Malah kadang dominasi tanfidiyah sangat kuat sehingga syuriyah terkadang diabaikan,” tandasnya.
Tapi, lanjut Sapro, semua terpulang kepada pengurus MWC karena mereka yang punya hak pilih. “Saya kira semua terpulang kepada MWC, mereka bisa berfikir secara cerdas siapa figur yang tepat untuk memimpin NU kabupaten Tegal. Karena ada juga yang berpendapat tak masalah NU dipimpin figur PNS yang terpenting adalah bisa menjadikan Pemkab sebagai mitra,” jelasnya.
Kalangan yang mendukung PNS, tambah Sapro, mereka yang sering mendapatkan proyek dari Pemda. Mereka berpendapat tak masalah ketua dari kalangan birokrat sehingga tahu program-program Pemda yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh NU.
“Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana NU bisa komitmen melakukan gerakan pencerahan yakni gerakan praktis yang berkemajuan untuk membebaskan belenggu keterbelakangan, memberdayakan warga dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Yang terpenting NU jangan dimanfaatkan untuk kendaraan politik, setelah itu ditinggalkan,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, semakin dekatnya pelaksanaan konferensi cabang NU kabupaten Tegal, persaingan antar pendukung mulai terasa terutama mereka yang tidak saja mencalonkan ketua tanfidiyah saja tapi setelah itu akan mencalonkam menjadi bupati atau wakil bupati, Figur-figur calon ketua NU banyak didominasi dari kalangan PNS, diantaranya kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, sekretarus camat (sekcam), kepala UPTD dikpora dan kepala kasi penamas kemenag kab Tegal (fth)
Calon ketua NU kabupaten Tegal, yang didominasi PNS mengundang pro-kontra di kalangan aktifis NU. Ketua NU kabupaten Tegal, KH Rifai Mubarok, yang jauh-jauh hari sudah menyatakan ketua tanfidiyah NU jangan dari kalangan birokrat/ PNS, banyak mendapat dukungan kalangan muda NU.
“Saya sepakat ketua tanfidiyah jangan dari kalangan birokrat/PNS karena tidak bisa kritis terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah kabupaten (Pemkab). Kalau ketua NU kepala Dinas, Sekcam atau kepala UPTD bagaimana bisa kritis kepada bupati, kalau ada kebijakan yang memang harus dikritisi” kata Sapro Aji, salah satu pengurus PC Lakpesdam NU kabupaten Tegal kepada NU Online, belum lama ini di Tegal.<>
Dalam pandangan Sapro, kalau ketua NU dari kalangan birokrat, NU banyak bungkamnya dan pasif terhadap kebijakan Pemkab. Memang sebenarnya figur pemimpin bukan masalah yang prinsip karena di NU dikenal kepemimpinan kolektif kolegial karena kebijakan NU tidak bisa hanya diputuskan oleh ketuanya saja.
“Kebijakan NU tidak bisa hanya diputuskan oleh ketua tanfidiyah saja, tapi disana ada Rais syuriah, Katib dan Sekretaris. Tapi pada prakteknya di NU masih sangat kental dengan budaya paternalistik maka figur pemimpin menjadi sangat penting sekali. Malah kadang dominasi tanfidiyah sangat kuat sehingga syuriyah terkadang diabaikan,” tandasnya.
Tapi, lanjut Sapro, semua terpulang kepada pengurus MWC karena mereka yang punya hak pilih. “Saya kira semua terpulang kepada MWC, mereka bisa berfikir secara cerdas siapa figur yang tepat untuk memimpin NU kabupaten Tegal. Karena ada juga yang berpendapat tak masalah NU dipimpin figur PNS yang terpenting adalah bisa menjadikan Pemkab sebagai mitra,” jelasnya.
Kalangan yang mendukung PNS, tambah Sapro, mereka yang sering mendapatkan proyek dari Pemda. Mereka berpendapat tak masalah ketua dari kalangan birokrat sehingga tahu program-program Pemda yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh NU.
“Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana NU bisa komitmen melakukan gerakan pencerahan yakni gerakan praktis yang berkemajuan untuk membebaskan belenggu keterbelakangan, memberdayakan warga dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Yang terpenting NU jangan dimanfaatkan untuk kendaraan politik, setelah itu ditinggalkan,” ungkapnya.
Sekedar diketahui, semakin dekatnya pelaksanaan konferensi cabang NU kabupaten Tegal, persaingan antar pendukung mulai terasa terutama mereka yang tidak saja mencalonkan ketua tanfidiyah saja tapi setelah itu akan mencalonkam menjadi bupati atau wakil bupati, Figur-figur calon ketua NU banyak didominasi dari kalangan PNS, diantaranya kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, sekretarus camat (sekcam), kepala UPTD dikpora dan kepala kasi penamas kemenag kab Tegal (fth)
