Oleh Azis Anwar Fachrudin 

Bagaimana melawan ISIS secara kultural agar upaya mencegah berkembangnya bibit-bibit kekerasan dan terorisme atas nama agama bukan hanya agenda pemerintah tapi juga publik secara umum? Jawabannya tak lain adalah dengan mengidentifikasi ideologi dan melawan narasi yang dibangun ISIS. Dalam hal ini, ada dua jenis narasi ISIS yang patut diidentifikasi: narasi ideologis dan narasi politis.

Ideologi penting karena ia punya kontribusi sepertiga, kalau bukan malah setengah, dari faktor yang  berkontribusi terhadap kemunculan ISIS. Dalam studi agama dan kekerasan (religious violence), biasanya dikaji tiga faktor yang ketika terakumulasi akan membuat (pemeluk) agama mengalami “radikalisasi” dan rentan memilih jalan kekerasan: (1) ideologi; (2) sosial-ekonomi-psikologi; dan (3) faktor yang dikembangkan dalam teori gerakan sosial, yaitu “struktur kesempatan politik” (political opportunity structure).

Hanya saja, dalam kasus ISIS faktor kedua tampaknya kurang begitu berpengaruh—meski tak berarti tak ada sama sekali. Banyak pasukan asing ISIS justru berasal dari Eropa, yang jauh lebih banyak jumlahnya jika dibanding Indonesia. Tak sedikit pula dari mereka yang bergabung dengan ISIS justru berasal dari kalangan menengah bahkan kaum muda terdidik. Artinya, mereka yang bergabung ini bukan dari kelas sosial marginal atau ekonomi bawah.

Karena itu, di samping ideologi, faktor lain yang kuat berpengaruh adalah struktur kesempatan politik. Analisis tentang ini bertesis bahwa pilihan untuk mendukung dan/atau melakukan kekerasan sangat bergantung pada gelanggang aksi (“repertoire”) yang dikondisikan oleh konteks politik setempat. ISIS bisa tumbuh subur karena diamplifikasi konteks politik tempat lahirnya: rezim Suriah yang represif (setidaknya bagi kaum pemberontak/oposisi), rezim Irak yang dipandang loyalis Saddam dan beberapa kelompok Sunni sebagai sektarian, dan kondisi politik setempat yang kacau-balau (chaotic) sebagai imbas dari fenomena yang disebut “Musim Semi Arab” (ar-Rabi’ al-‘Arabiy). Tamsilnya kira-kira seperti pegas: semakin suatu rezim politik menekan kuat ke bawah, daya balik ke atas untuk memberontak semakin kuat dan pilihan untuk melakukan kekerasan semakin terjustifikasi.

Hal yang terakhir ini turut menjadi penjelesan mengapa pasokan jihadis ISIS dari Indonesia, sebagai negara (relatif) demokratis dengan penduduk Muslim terbesar sedunia, sebenarnya sangat sedikit bila dibanding negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Penjelasan inilah yang belum lama diangkat dan diulas dalam “Why are so few Indonesians joining the Islamic State” (www.theatlantic.com).

Mengamini penjelasan ini, semakin suatu rezim represif dan kondisi politik kacau-balau, potensi untuk munculnya ISIS dan gerakan serupa semakin besar. Karen itu, Indonesia selayaknya menjaga alam demokrasi agar aspirasi bisa tersalurkan melalui jalan yang beradab dengan, tentu saja, tetap menjaga kekuatan pengawal keamanan dan keterjaminan kebebasan sipil.

Wahhabisme dan Qutbisme

Terkait perlawanan terhadap narasi ideologis, hal pertama yang jelas teridentifikasi dari ISIS adalah akar teologisnya. Secara teologis, sulit untuk menampik bahwa ISIS merupakan percabangan (ramification) dari Wahhabisme. Ini sangat jelas, terutama bila melihat beberapa selebaran (baik pamflet atau booklet) yang dipublikasikan ISIS sendiri.

Salah satu pamflet ISIS yang menjadi semacam manifesto teologisnya, yakni Hadzihi ‘Aqidatuna wa Hadza Manhajuna (Ini Akidah Kami dan Ini Jalan Kami), menunjukkan indikasi kuat ke arah itu: kebencian terhadap kuburan, patung (yang dianggap berhala), praktik-praktik tradisional (yang dianggap syirik), pemerintahan yang mengadopsi sistem politik sekuler (yang disebut thaghut) dan, tak kalah penting, Syiah (yang diangap kafir). Ini semua karakter tipikal—meski tak seluruhnya—Wahhabisme. Agaknya tak berlebihan kalau dikatakan bahwa ‘DNA’ Wahhabisme memang anti-Syiah, sehingga di mana Wahhabisme tumbuh subur, narasi anti-Syiah akan menguat.

Namun ISIS bukan semata Wahhabisme. Dalam ranah teologi-politik, ISIS adalah racikan antara Wahhabisme dan Qutbisme. Yang terakhir ini terkenal dengan ide tentang “jahiliyah modern” dan dipancangkan dasarnya oleh Sayyid Qutb, figur yang acap disebut meradikalkan satu faksi dalam Jama’ah al-Ikhwan al-Muslimin dan membidani gerakan ‘salafi-jihadi’ seperti al-Qaeda. Qutbisme membagi dunia menjadi dua saja: negara Islam (darul-Islam) dan negara kafir (darul-kufr). Dengan pondasi Qutbisme ini ISIS bercita-cita mendirikan khilafah global, melintasi sekat-sekat negara modern, dan mendeklarasikan perang kepada siapapun selainnya.

Hal yang terakhir ini juga terindikasi kuat dari salah satu booklet ISIS yang berjudul Muqarrar fit-Tauhid (Buku Daras Tauhid). Satu konsep kunci dalam booklet ini adalah ideologi “nawaqidh al-Islam” (hal-hal yang membatalkan keislaman), yang berisi 10 poin, yang jika seorang Muslim menyentuh satu saja dari 10 poin itu maka dia otomatis kafir, auto-murtad, dan karena itu layak diperangi. Satu catatan penting dalam hal ini: Muhammad ibn Abdil Wahhab, pengasas Wahhabisme itu, punya risalah kecil dengan judul yang sama, “Nawaqidh al-Islam”, yang 10 poin isinya diadopsi dengan sedikit modifikasi oleh ISIS—di samping juga risalah kecil berjudul “Masa’il Jahiliyyah”, yang dipublikasikan ISIS dengan subjudul yang mengarahkan makna “jahiliah” di situ kepada “jahiliah kontemporer” (jahiliyyah al-‘ashr), yakni apalagi kalau bukan ide-ide sekuler seperti demokrasi, HAM, dll. Di antara yang bisa masuk dalam 10 poin itu ialah: para penghina Islam dan Nabi Muhammad (ingat kasus Charlie Hebdo di Perancis), para pemimpin yang mengadopsi ideologi sekuler (dan karena itu masuk dalam kategori darul-kufr), dan Syiah-Rafidhah (dengan dakwaan klasik: mencaci para Sahabat Nabi).

Ideologi “pembatal keislaman” inilah yang pada gilirannya membuat ISIS membuat distingsi antara “musuh jauh” (al-‘aduww al-ba’id) dan “musuh dekat” (al-‘aduww al-qarib)—di sinilah signifikansi Qutbisme. Musuh jauh adalah yang sejak awal sudah ‘kafir’ (bagi ISIS semua non-Muslim adalah kafir). Musuh dekat adalah Muslim yang menyentuh salah satu poin “pembatal keislaman” itu. Distingsi ini turut menjelaskan mengapa mayoritas korban ISIS justru adalah Muslim, yakni karena dianggap sebagai musuh dekat.

Kategorisasi “musuh dekat”-“musuh jauh” dapat ditemukan muasalnya, antara lain, dari buku kecil berjudul “Al-Jihad: al-Faridhah al-Ghaibah” (Jihad: Kewajiban yang Hilang) ditulis Muhammad Abdus-Salam Faraj, otak serangan asasinasi Presiden Mesir Anwar Sadat pada 1981. Narasi yang dibangun di buku kecil itu berupa analogi, seraya mengutip fatwa Ibn Taimiyyah, dengan rezim Tartar (Mongol) yang telah menginvasi dan meluluhlantakkan Baghdad dan dianggap menjajah umat Islam pada abad pertengahan lalu. Fatwa Ibn Taimiyah saat itu kurang lebih ialah siapapun yang mengaku Muslim tapi berdamai atau mengungkapkan dukungan (muwalah) terhadap rezim Tartar, maka dia hakikatnya zindiq dan layak diperangi. Dengan analogi ini, Presiden Sadat dianggap kafir karena telah melakukan perjanjian damai Camp David dengan Israel, yang disamakan belaka dengan mereka yang ber-muwalah pada rezim Tartar di zaman Ibn Taimiyah. Karena inilah lalu Presiden Sadat dibunuh oleh Khalid Islambouli dari kelompok al-Jihad al-Islamiy. Abdus-Salam Faraj, ideolog al-Jihad al-Islamiy, terinsipirasi kuat oleh Sayyid Qutb, dan karena inilah apa yang disebut “salafi-jihadisme” kerap ternisbahkan padanya dan disebut pula Qutbisme.

Demikianlah ringkasan substansi ideologi ISIS—lebih jauh, Anda bisa menelusurinya dengan melacak tokoh-tokoh di atas serta tulisan-tulisannya. Setiap narasi keislaman yang mengacu ke ideologi itu adalah indikator yang potensial menjadi lahan persemaian ISIS.

Sektarianisme

Secara politis, narasi yang dikembangkan ISIS adalah mengeksploitasi kasus Timur Tengah, terutama di Suriah, yang dibingkai sebagai perang Sunni-Syiah. Narasinya: rezim Assad adalah representasi kejahatan Syiah dan ISIS adalah pejuang pembela Sunni. Kekacauan politik di Suriah dinarasikan ISIS dengan bungkus sektarian untuk mendapat simpati massa Muslim dari gerakan-gerakan lain yang memiliki kecenderung politik yang sama dengan ISIS: menjatuhkan rezim Assad. Framing seperti inilah yang diimpor ke mana-mana, tak terkecuali ke Indonesia.

Ideologi “takfiri” dan jihadisme ala ISIS bisa tumbuh subur ketika lahan sektarianisme “permusuhan abadi Sunni-Syiah” sudah disemai terlebih dahulu. Metode semacam ini cukup terkonfirmasi bila kita membaca antara lain buku Idarah al-Tawahhusy (Manajemen Brutalisme), karya orang yang menyebut dirinya Abu Bakar Naji, yang menjadi panduan strategis ISIS untuk masuk ke lahan baru. Tahapannya secara ringkas: kobarkan kekacuan politik (terutama di kawasan yang rezimnya lemah), buat umat Islam merasa terkepung, lalu datang sebagai ‘penyelamat’. Dalam konteks hari ini, salah satu isu yang paling gampang untuk mengobarkan chaos di kawasan mayoritas Muslim tapi rezimnya lemah adalah isu sektarianisme. Di Indonesia, hal ini sudah terjadi, meski eskalasinya belum—dan semoga tidak sampai—separah di Timur Tengah; yakni dengan adanya satu-dua pemerintah lokal yang jatuh ke dalam kubangan politik sektarian.

Begitulah dua narasi utama ISIS, secara ideologis (Wahhabisme dan Qutbisme) dan politis (sektarianisme). Melawan ISIS secara kultural, baik oleh ormas keislaman moderat maupun masyarakat Indonesia secara umum, bisa dimulai dengan mengidentifikasi kemudian melawan narasi itu. Langkah pertama antara lain dengan memperkuat narasi tandingan sebagai antidote-nya, yakni narasi anti sektarianisme, yang bisa dilakukan antara lain dengan memperkuat upaya pendekatan (taqrib) Sunni-Syiah. Kalau terwujud, ini bisa menjadi narasi tandingan dengan pesan kultural yang kuat. Tapi kalau tidak, dan malah memilih memanas-manasi sengketa sektarian yang sudah berusia berabad-abad ini, bibit “ISIS-isme” masih mendapat lahan subur untuk ditanami. 

Mahasiswa S2 Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada