Oleh Amanah Nurish 

Tulisan ringan ini bermaksud untuk memaparkan fenomena mengenai isu kependudukan yang dilekatkan dengan mitos sekaligus konstruksi agama. Dalam sejarah peradaban manusia, faktor sumber daya alam dan agraria senantiasa menjadi sumber utama dalam konflik antar golongan, suku, negara, dan bangsa. Nilai-nilai utama dalam kekuasaan memang tidak lepas dari dua unsur penting; yakni sumber daya alam dan agraria. Pengaruh utama penyebab perang dan konflik di dunia dalam memperebutkan wilayah kekuasaan dan sumber energi yang ada di perut bumi secara tidak sengaja mengorbankan dua golongan umat manusia; kaum perempuan dan anak-anak.

Pascarevolusi industri, gaya hidup manusia bergeser dari cara hidup tradisional menjadi modern. Manusia lebih menggantungkan keberhasilan inovasi dan teknologi, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi kontrasepsi (Sachs, 2005). Di tengah arus modernisasi, jumlah manusia mengalami ledakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Konsumsi energi, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal menjadi semakin terbatas sehingga angka kemiskinan di dunia kian bertambah. Kemiskinan adalah penyebab utama dari kondisi ketidakmerataan ekonomi, sumber daya energi, dan lapangan pekerjaan pada populasi, yang biasanya diukur dari proporsi rumah tangga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan (Mason, 2005). Di Indonesia sendiri angka kelahiran dan ledakan penduduk menjadi salah satu kekhawatiran yang tak kunjung ada jawaban.

Ledakan penduduk yang makin tak terkontrol selain menyebabkan masalah sosial dan ekonomi juga menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Perebutan wilayah dan sumber daya alam yang konon memicu politik dunia tidak stabil sehingga terjadi konflik antar negara. Penekanan jumlah penduduk yang terus menerus diupayakan melalui program Millennium Declaration hingga disepakatinya indikator kependudukan dalam sasaran pembangunan global Millenium Development Golas (MDGs) masih menjadi pijakan yang cukup serius terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Regenerasi Atas Nama Agama

Peran Nahdlatul Ulama (NU) di masa orde baru sempat menjadi salah satu pilar penting dalam mensukseskan program pembangunan Keluarga Berencana Nasional (KBN) di tingkat Fatayat-Muslimat yang dialokasikan melalui wadah LKKNU. Selain organisasi NU, peran organisasi Muhammadiyah dalam program KBN juga memiliki keterlibatan yang cukup penting untuk dicatat. Melalui lembaga Majelis Pembina Kesehatan (MPK) Muhammadiyah didirikanlah klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan KB sekaligus pelayanan kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan (Widyantoro, 2003). Namun organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam mendukung program KB mengalami fluktuasi. Peran MPK dan LKKNU yang bekerja sebagai lembaga advokasi perencanaan keluarga-yang zaman orde baru pemberdayaannya didukung oleh pemerintah, kini peran lembaga-lembaga tersebut mengalami kemandulan dan kemunduran.

Fatwa dari beberapa kelompok Islam radikal menyikapi KB sebagai suatu larangan dan diharamkan. Tentunya, menurut saya ini sungguh ancaman yang serius. Mengenai hukum KB menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Baz adalah berdasarkan hasil Haiah Kibaril Ulama yakni organisasi ulama di Saudi yang telah memutuskan bahwa mengkonsumsi alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan tidak diperbolehkan dan bersifat haram. Dalam penjelasannya, kenapa KB itu diharamkan karena Allah mensyariatkan untuk hamba-Nya untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat.

Kelompok-kelompok radikal yang menganggap KB sebagai produk barat memegang teguh sebuah hadis yang berbunyi “Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat yang lain di hari kita” (Abu Daud 1/320, Nasa’i 2/71, Ibnu Hibban No. 1229, Hakim 2/62). Interpretasi terhadap surat Al Isra yang berbunyi “Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar” (Al-Isra: 6) dipandang sebagai pedoman dalam memperbanyak keturunan. Persoalan kependudukan tidak hanya menyangkut masalah negara, melainkan juga melibatkan persoalan gender, ideologi dan agama yang turut bermain di dalamnya.

Tingginya angka ledakan penduduk di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kesadaran pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Jumlah penduduk yang kian hari kian bertambah tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi sebagai penopang kehidupan manusia, namun juga menyebabkan terjadinya krisis ekologi, oksigen, dan udara sehat yang akan dihirup oleh manusia-terutama di perkotaan. Kritik tajam atas masalah kependudukan di Indonesia pernah diungkapkan Prof Muhajir Darwin dari Pusat Studi Kependudukan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, yang dengan tegas berpendapat bahwa isu-isu mengenai KB sudah tidak menjadi hal penting lagi semenjak runtuhnya rezim orde baru.

Problem kependudukan di Indonesia tidak sepenuhnya berada di tangan negara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai individu dan masyarakat. Jika pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya meningkat antara 3,4 juta – 3,5 juta, maka jumlah angka kelahiran di Indonesia berkisar kurang lebih 9.589 bayi setiap harinya. Artinya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, maka menurut laporan BKKBN tahun 2012 menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia adalah masalah ketahanan pangan, dengan rasionalitas sebagai berikut: (1) Alih fungsi lahan pertanian akibat tingginya urbanisasi (2) Perubahan iklim sehingga mempengaruhi kemampuan produksi dan stok pangan, gejolak penawaran dan permintaan pangan, serta gejolak dan ketidakpastian harga pangan (3) 27% penduduk rawan pangan (4) Masih tingginya prevalensi gizi buruk.

Keberhasilan pembangunan di suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya alam yang tersedia, namun bergantung pada kualitas penduduk. Melalui beberapa wawancara yang saya lakukan dengan kelompok organisasi keagamaan kelompok radikal menunjukkan indikator bahwa persoalan ledakan penduduk di Indonesia tidak menjadi soal asalkan pemerintah dan negara bisa mengatur sumber daya alam, sehingga seberapapun jumlah penduduk di negeri ini tidak jadi masalah.

Ledakan populasi yang makin hari makin meningkat memiliki implikasi persoalan kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, krisis energi, dsb. Menurut saya hal ini menjadi penting untuk direnungkan karena dogma agama mempunyai potensi untuk membesarkan populasinya masing-masing demi alasan regenerasi umat. Masih relevankah anekdot “banyak anak banyak rejeki” di era kapitalisme global seperti sekarang ini?

Warga Nahdliyin dan peneliti di bidang sosial keagamaan masyarakat Asia Tenggara. Saat ini sedang bekerja sebagai konsultan tim USAID-Washington untuk program Agama, Perdamaian, dan Lingkungan.