Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikunjungi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang baru di lantai tiga, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/1) malam. 

Pada pertemuan tersebut, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi Ketua PBNU H Robikin Emhas, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, dan Wakil Sekretaris PBNU Sultonul Huda.

Sementara dari KIP hadir Ketua Tulus Subardjono, Wakil Ketua KIP Gede Narayana Sunarkha, Anggota Arif Adi Kuswardono, Anggota Hendra, Anggota Cecep Suryadi, Anggota Romanus Ndau Lendong, dan Anggota Wafa Patria Umma.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, setelah era reformasi, semua elemen di Indonesia harus diikutsertakan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. 

“Mengambil pelajaran pahit di era orde baru. Ada warga masyarakat yang dianakemaskan, ada yang dianaktirikan,” kata Kiai Said kepada Komisioner KIP.

Menurut Kiai Said, hal tersebut terjadi akibat 32 tahun rakyat dipecah oleh orde baru, sehingga di antara kebijakan orde baru tidak memperbolehkan orang NU menjadi menteri agama dan ketua MUI. 

“Jadi akibat dari kebijakan yang kelirulah ada masyarakat anak emas, ada masyarakat anak tiri, bukan hanya terjadi krisis moneter, tapi juga terjadi krisis kepercayaan,” jelas kiai yang juga Pengasuh Pesantren As-Tsaqofah Ciganjur ini.

Pada kesempatan tersebut, kiai yang juga guru besar ilmu tasawuf ini meminta kepada KIP untuk mengedukasi masyarakat. “Masyarakat membutuhkan pendidikan,” katanya. 

Sementara itu, Ketua KIP Tulus Subardjono menyatakan senang berkunjung ke PBNU karena NU merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai potensi banyak. 

“NU ini kan udah tersebar di mana-mana. Kami ingin menyosialisasikan tentang keterbukaan informasi publik,” katanya. 

Ia berharap, dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap organisasi sosial akan timbul. “Sehingga kita inginkan adanya kerukunan, saling percaya,” harapnya. (Husni Sahal/Fathoni)