Tangerang, NU Online
Desakan agar Presiden Jokowi segera datang dan memimpin langsung operasi pengendalian darurat asap di Riau dikonkretkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tangerang Raya. Kamis (8/10) siang, sejumlah pengurus PMII dan aktivis mahasiswa melakukan penggalangan dana untuk membeli tiket penerbangan menuju bagi Presiden Jokowi.<>

"Aksi ini sebagai simbolisasi kritik agar Presiden segera datang ke Riau. Jangan cuma blusukan ke pasar dan bagi-bagi buku serta sepeda. Tapi, ketika rakyat Riau terkena bencana asap, Presiden Jokowi juga harus mau blusukan. Esensi Nawacita yakni pemerintahan yang hadir dalam problematika masyarakat," kata Ketua Umum PMII Tangerang Steven Idrus Maulana, Rabu.

Steven menjelaskan, uang yang berhasil dikumpulkan dalam aksi yang digelar di bundaran Adipura Kota Tangerang tersebut, akan dibelikan tiket untuk Presiden Jokowi. Tiket akan dikirim melalui Kantor Pos Cabang Tangerang di Jalan Cimone.

"Tadi kami sudah booking dan bayar separuh dulu. Sisanya nanti kami bayar dari hasil penggalangan dana ini," kata steven.

Aflahul Mumtaz, Menteri Luar Negeri BEM PTNU Nusantara, selaku koordinator aksi menegaskan, kedatangan Presiden Jokowi ke Riau dipandang penting untuk meyakinkan rakyat Riau, bahwa operasi darurat asap dijalankan secara konsisten. Soalnya, hingga saat ini, PMII menilai operasi darurat asap hanya dilakukan dengan pendekatan pemadaman api dan asap. Penyediaan posko kesehatan cenderung hanya asal jadi, tanpa dilengkapi peralatan medis yang memadai dan obat-obatan yang layak konsumsi.

"Kami belum melihat operasi darurat asap ini dalam pendekatan recovery dan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat serta ekologi. Padahal, sesungguhnya recovery atau pemulihan sosial, ekonomi dan sektor lainnya amat dibutuhkan. Jutaan warga Riau telah terpapar asap beracun, tapi tidak ada action dari pemerintah. Penerbangan lumpuh, pendidikan juga lumpuh," tegas Aflah

Riki Tores selaku Sekum PMII Tangerang ini juga meminta keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar membasmi kelompok maupun perorangan yang senang membakar lahan tiap tahunnya. PMII memberi apresiasi adanya penangkapan petinggi perusahaan yang ditersangkakan menjadi pelaku pembakaran lahan dan hutan korporasi. Presiden memiliki kewenangan untuk menginstruksikan jajaran penegak hukum untuk bekerja cepat dan tepat tanpa pandang bulu. “Korporasi besar yang terbukti lahannya terbakar harus ditindak. Boleh saja mereka mengelak mengaku tidak membakar, tapi kelalaian mereka menjaga lahan konsesi adalah merupakan pelanggaran hukum," kata Riki Tores.

Riki juga menyindir korporasi besar, baik yang merupakan korporasi penanaman modal asing yang tak mampu menjaga lahan konsesi mereka di Riau yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, tanggung jawab korporasi tidak sekadar mencari keuntungan semata, dengan dalih membuka lapangan pekerjaan.

"Tapi, korporasi harus memastikan operasi mereka tidak menimbulkan gejolak ekologi yang membunuh jutaan rakyat Riau. Pak Presiden harus melakukan tindakan keras, karena jajaran penguasa di Riau dinilai tak berkutik menghadapi korporasi tersebut," tegas Riki Tores. (Red: Mahbib)