Batang, NU Online

Kebijakan pemerintah yang menghentikan Program Sekolah Penggerak, kini muncul kekhawatiran baru di kalangan pendidik terkait masa depan Program Guru Penggerak.

Program yang sempat digadang-gadang menjadi motor perubahan pendidikan itu kini nasibnya masih menggantung dan menyisakan tanda tanya. Sebab hingga awal 2025, belum juga ada kejelasan soal pelaksanaan.

Kondisi ini dirasakan langsung oleh Arie Sulistyowati, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum di SMP Negeri 1 Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Arie merupakan salah satu guru yang tergabung dalam Program Guru Penggerak angkatan ke-6. Sekolah tempatnya mengajar pun sempat menjadi bagian dari Program Sekolah Penggerak, sebelum akhirnya program itu resmi dihentikan.

“Ketika menjadi Sekolah Penggerak, kami mendapatkan pendampingan intensif dari fasilitator untuk menjalankan berbagai program yang berdampak langsung pada murid. Tapi setelah dihapus, semuanya kembali seperti semula. Tidak ada lagi arahan atau target yang jelas,” ungkap Arie kepada NU Online pada Kamis (1/5/2025).

Sebagai Guru Penggerak, Arie merasakan banyak manfaat, terutama dalam hal pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu pendekatan yang ia terapkan adalah Segitiga Restitusi, metode penyelesaian masalah tanpa hukuman, yang mendorong siswa menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.

“Guru Penggerak membuat saya semakin yakin bahwa murid adalah subjek pendidikan, bukan sekadar objek. Dampaknya sangat terasa dalam hasil belajar mereka,” tuturnya.

Namun, Arie tak menampik bahwa selama mengikuti program itu, tantangan tetap ada. Salah satu yang paling berat adalah manajemen waktu antara pelatihan dan tugas mengajar.

“Tantangannya adalah bagaimana menjalankan program tanpa mengorbankan tugas utama sebagai guru. Selain itu, menerapkan teori ke dalam praktik juga membutuhkan proses panjang,” tambahnya.

Kini, Arie merasa pemerintah tidak lagi menaruh fokus besar pada sektor pendidikan. Ia menyebut, banyak regulasi dari menteri sebelumnya yang dihapus, tapi belum ada kebijakan pengganti yang jelas.

Bahkan, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) pun telah diubah menjadi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), menambah sinyal ketidakpastian atas keberlanjutan program-program peningkatan mutu pendidikan.

“Harapan saya, Program Guru Penggerak tetap dilanjutkan. Karena manfaatnya sangat besar, baik bagi guru, sekolah, maupun peserta didik,” pungkasnya.