Jakarta, NU Online 

Presiden RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025, meskipun dunia tengah dilanda gejolak politik dan ekonomi global. Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Prabowo, pencapaian ini diraih dalam 299 hari masa pemerintahannya dengan berbagai langkah strategis. Ia menegaskan bahwa jika Undang-Undang Dasar dijalankan secara konsekuen, kemajuan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh rakyat.

"Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konteks politik dan konflik ekonomi global, perang dagang, dan perang tarif. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tepatnya 5,12 persen, dan para pakar yakin ini akan semakin meningkat," ujar Prabowo.

Ia menyebut, realisasi investasi pada semester I 2025 telah mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6 persen dibanding tahun lalu. Pencapaian itu, menurutnya, telah memenuhi target APBN 2025 bahkan sebelum tahun berjalan berakhir. 

“Investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa ketidaktegasan menjalankan amanat konstitusi akan menyebabkan distorsi ekonomi dan memperlebar kesenjangan. 

"Terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya, rakyat belum memiliki rumah layak huni, guru belum dihargai, dan keluarga tidak mampu berobat karena biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai," tegasnya.

Meski demikian, data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden juga menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan. Namun, Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Komisi Statistik PBB melakukan investigasi terhadap metodologi perhitungan tersebut.

"Kami berharap komisi statistik PBB segera melakukan investigasi teknis termasuk investigasi metodologi penghitungan PDB Indonesia khususnya triwulan II 2025," kata Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar.

Menurutnya, jika betul terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data BPS itu jelas bertentangan dengan fundamental principles of official statistic yang diadopsi oleh komisi statistik PBB.

"Data ekonomi yang tidak akurat, melebih-lebihkan pertumbuhan ekonomi jelas berdampak buruk pada kebijakan karena menyesatkan," ujarnya.