Surabaya, NU Online
Memasuki tahun 2013, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur, mengajak masyarakat di Jatim untuk mulai bersikap kritis atas fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi selama ini.<>

Ajakan itu disampaikan langsung oleh Ketua PKC PMII Jatim Fairouz Huda. Ia menyampaikan demikian, karena memasuki tahun 2013, gegap gempita politik dipastikan kian semarak. Banyak pengamat mengatakan, 2013 adalah tahun kegaduhan politik.

Dalam konteks Jawa Timur, pada tahun ini di beberapa kabupaten/kota akan dan telah digelar hajatan demokrasi. Sebanyak 13 daerah akan melakukan proses pergantian kepala daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Disamping juga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang bakal digelar pada 29 Agustus 2013.

Ia menegaskan, dengan pikiran kritis itulah masyarakat akan menjadi subyek demokrasi dengan pilihan-pilihan politik atas dasar rasionalitasnya sendiri secara independen, bukan atas pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, dari para politisi yang berkepentingan dalam perebutan kekuasaan.

"Ini guna menjadikan buah pemikiran kritis tersebut sebagai fondasi untuk menjalani pesta demokrasi nanti," kata Fairouz, di Sekretariat PKC PMII Jawa Timur, Surabaya, Ahad (13/1).

Dalam mengukur kesadaran politik masyarakat Jatim, lanjut Fairouz, setidaknya kita bisa melihat fenomena politik yang terjadi pada Pilkada di tiga kabupaten di Madura beberapa waktu lalu. 

Ia mencontohkan kasus kekerasan sosial yang terjadi di Bangkalan, sehingga terjadi chaos sosial yang yang berkepanjangan. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dalam menjalani sistem demokrasi, masyarakat kita masih belum sepenuhnya menguat,"tegasnya.

"Hal ini dapat ditarik sebuah benang merah, bahwa kesadaran politik masyarakat kita masih berada di kelas menengah," imbuhnya.

Berbeda dengan yang terjadi di Pamekasan. Menurutnya, fenomena politik di Pamekasan terkait pencabutan dukungan dari beberapa kiai terhadap pasangan calon bupati-wakil bupati yang diusung partai tertentu, itu contoh cukup bagus. 

Sebab, alasan pencabutan dukungan itu, dikarenakan banyaknya kader partai tersebut di pusat yang terlibat dalam kasus korupsi.

Fairouz berharap, tumbuhnya kesadaran kritis-rasional yang dimiliki beberapa kiai tersebut juga bisa menular pada masyarakat secara umum. "Dalam arti dalam menjatuhkan pilihan politik harus didasari logika yang rasional, bukan transaksional," tandasnya.

Karena itu, kata Fairouz, perlu ditumbuhkan kesadaran bersama bagi seluruh komponen demokrasi, untuk bersama-sama menjaga kesucian nilai demokrasi itu sendiri, dengan menghindari politik transaksional.

"Prinsipnya, hentikan praktik transaksional dalam menjalani sistem demokrasi," pungkasnya.




Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Abdul Hady JM