Lombok Barat, NU Online
Jaringan Gusdurian Lombok menggelar halaqah antikorupsi di Pesantren Al-Halimy, Gunung Sari, Lombok Barat, Rabu (13/4). Mereka melibatkan pengelola dan pengasuh pesantren dalam melakukan gerakan antikorupsi.
Dalam halaqah ini, para narasumber memberikan tips kepada peserta perwakilan pesantren agar terhindar dari jebakan korupsi.
Menurut Bambang Wijoyanto (BW) mantan Wakil Ketua KPK RI, pesantren dan NU memiliki peluang strategis dalam mengawal antikorupsi di tanah air. Pasalnya, korupsi saat ini sudah menyebar dan beragam model mulai dari model suap-menyuap, fee proyek, hingga gratifikasi seks dan lainnya yang dilakukan oleh para oknum.
“Saat ini kita dikuasai oleh media, pengusaha atau pemilik modal dan penguasa. Kalau sudah ini bermain maka sangat sistematis. Tapi kita tidak boleh pesimis, harus optimis,” kata BW.
Menurutnya, para koruptor lazimnya memiliki wanita atau pria simpanan. Mengingat beberapa riset hampir 100% uang korupsi digunakan untuk wanita simpanan atau istri kedua para pelaku koruptor bila laki-laki. Begitu pula sebaliknya.
Sementara itu, Sujanarko Dynmas dari KPK RI menyebutkan bahwa pesantren memiliki ruang dalam mengawal antikorupsi. Caranya pesantren harus memiliki asosiasi bersama yang kemudian bisa memiliki aplikasi secara online untuk bisa mengetahui pesantren mana dan bantuan apa saja didapatkan.
Ia juga menjelaskan bahwa para koruptor datang ke tuan guru, para pengasuh pesantren dengan cara sopan dan santun. "Jangan kira orang yang arogan itu adalah ciri-ciri koruptor. Koruptor kerap berbahasa santun," katanya.
Pengasuh pesantren bisa mengawalinya dengan menanyakan sumber uang bila ada yang menyumbang. Pengasuh pesantren harus berhati-hati dalam hal ini. (Hadi/Alhafiz K)
Jaringan Gusdurian Lombok menggelar halaqah antikorupsi di Pesantren Al-Halimy, Gunung Sari, Lombok Barat, Rabu (13/4). Mereka melibatkan pengelola dan pengasuh pesantren dalam melakukan gerakan antikorupsi.
Dalam halaqah ini, para narasumber memberikan tips kepada peserta perwakilan pesantren agar terhindar dari jebakan korupsi.
Menurut Bambang Wijoyanto (BW) mantan Wakil Ketua KPK RI, pesantren dan NU memiliki peluang strategis dalam mengawal antikorupsi di tanah air. Pasalnya, korupsi saat ini sudah menyebar dan beragam model mulai dari model suap-menyuap, fee proyek, hingga gratifikasi seks dan lainnya yang dilakukan oleh para oknum.
“Saat ini kita dikuasai oleh media, pengusaha atau pemilik modal dan penguasa. Kalau sudah ini bermain maka sangat sistematis. Tapi kita tidak boleh pesimis, harus optimis,” kata BW.
Menurutnya, para koruptor lazimnya memiliki wanita atau pria simpanan. Mengingat beberapa riset hampir 100% uang korupsi digunakan untuk wanita simpanan atau istri kedua para pelaku koruptor bila laki-laki. Begitu pula sebaliknya.
Sementara itu, Sujanarko Dynmas dari KPK RI menyebutkan bahwa pesantren memiliki ruang dalam mengawal antikorupsi. Caranya pesantren harus memiliki asosiasi bersama yang kemudian bisa memiliki aplikasi secara online untuk bisa mengetahui pesantren mana dan bantuan apa saja didapatkan.
Ia juga menjelaskan bahwa para koruptor datang ke tuan guru, para pengasuh pesantren dengan cara sopan dan santun. "Jangan kira orang yang arogan itu adalah ciri-ciri koruptor. Koruptor kerap berbahasa santun," katanya.
Pengasuh pesantren bisa mengawalinya dengan menanyakan sumber uang bila ada yang menyumbang. Pengasuh pesantren harus berhati-hati dalam hal ini. (Hadi/Alhafiz K)
