Jakarta, NU Online
Forum Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2012 mengeluhkan nasib malang mayoritas kaum tani akibat kebijakan impor pemerintah atas kebutuhan pangan dalam negeri. Pemerintah dinilai masih menekankan ketahanan pangan ketimbang kedaulatan pangan yang memakmurkan jutaan petani sendiri.<>

Selain mengkritisi sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pangan, peserta sidang mendesak pemerintah melakukan reorientasi dalam menangani masalah pangan.

“Harus tetap menjadikan dan membina petani sebagai produsen pangan nasional utama, dan tidak mengalihkan tanggung jawab produksi pangan kepada perusahaan,” tutur Sekretaris Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah Sarmidi Husna saat membacakan keputusan akhir komisinya di hadapan 600 kiai dari unsur pengurus NU dan ulama-ulama non-struktural, Senin (17/9), di Pondok Pesantren Kempek Cirebon.

Beberapa butir RUU Pangan yang dikritik merupakan pasal yang potensial menghalalkan importasi berlebihan dan hanya menguntungkan perusahaan asing.

“Terlalu memberi peluang impor yang dapat merugikan kaum tani. Atas dasar tersebut, sebelum RUU ini diundangkan, perlu ada pengawalan yang serius terkait dengan membatasi impor pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan, dan perlindungan terhadap petani,” sambungnya.

Di sela sesi dialog, Nusron Wahid menyatakan, pemerintah juga perlu memikirkan kerugian tanaman pangan yang dialami para petani dengan memberikan asuransi. Tuntutan ini dinilai masuk akal karena sudah diatur dalam UU APBN.

“Sehingga kalau petani itu menanam kena banjir, kena kekeringan, kena hama, dan sebagainya, itu kegagalan panennya ditannggung pemerintah,” tandas Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini.

Redaktur: Mukafi Niam
Penulis   : Mahbib Khoiron