Jakarta, NU Online

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Adib Rofiuddin Izza menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang tidak berpolitik. Hal ini termasuk dalam penentuan Capres ataupun Cawapres.

"Nahdlatul Ulama adalah ormas yang tidak berpolitik secara kelembagaan. Nahdlatul Ulama bersikap untuk tidak menentukan Cawapres," katanya kepada NU Online, Rabu (8/8).

Hanya saja, lanjutnya, secara individu, Nahdliyin dipersilakan berpolitik. "Cuma kepada personalia, kepada pribadi masing-masing dipersilakan berpolitik," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pondok Buntet Pesantren Cirebon itu menjelaskan bahwa kebolehan individu Nahdliyin berpolitik itu juga harus disertai dengan kesantunan tanpa fitnah dan celaan.

"Politik yang tidak sampai mencela, memfitnah, memaki kepada orang lain. Dengan politik yang santun, demokrasi yang baik," tuturnya. Kiai Adib juga mengatakan bahwa politik orang NU harus tidak lepas dari syariat Allah dan rasul-Nya.

Kiai Adib juga mengatakan bahwa NU tidak terikat dengan partai mana pun. Seluruh Nahdliyin juga bebas memilih siapa pun dalam dunia perpolitikan. "Artinya adalah (orang) NU itu ada di mana-mana, tapi (secara organisasi) tidak di mana-mana," ujar Rais Syuriyah PBNU 2010-2015 itu. (Syakir NF/Kendi Setiawan)