Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Rabu (11/04).

Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Mahfoedz menegaskan penandatanganan tersebut sebagai payung PBNU dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. 

“Secara intensif dan sangat konkret PBNU untuk urusan kehutanan dan realisasi reforma agrarian memanfaatkan lahan-lahan yang berkaitan kehutanan. Reforma agraria sangat penting sebagai mandat Munas Konbes NU 2017 di Lombok,” kata Maksum, Kamis (12/4) sore di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan ada dia unit kerja yang terlibat untuk urusan tersebut yakni Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI). 

Kedua persoalan tersebut, lanjut Maksum, dinilai sama-sama penting. 

“Dalam penanggulangan persoalan lingkungan, proteksi lingkungan kerja sama dengan LPBI PBNU. Dalam urusan pengelolaan mulai permodelan yang kecil-kecil, LPBI Misalnya  terlibat dalam urusan penanganan sampah sampai urusan kebakaran hutan,” papar pria yang akrab disapa Profesor Maksum.

Sementara melalui LPPNU, PBNU mengupayakan terwujudnya keadilan dalam redistribusi lahan.

“Kita bayangkan yang terkait dengan reforma agraria bagaiman kita berpikir beroperasi redistribusi lahan, bagaimana mengelolal kehutanan sosial bersama masyarakat,” tambah pria yang juga rektor Unusia.

Menurut Maksum, hal itu sebagai janji untuk konservasi lingkungan, konsen untuk keadilan lingkungan dan sekaligus untuk keadilan perekonomian. (Kendi Setiawan)