Jakarta, NU Online

Nasib buruk yang menimpa sebagian buruh migran Indonesia seperti tindak kekerasan, pelecehan, dan pemerasan menjadi perhatian serius PP Muslimat NU. Persoalan tersebut dinilai karena pemerintah belum melibatkan peran perempuan dalam pembangunan desa.

“Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa termasuk melibatkan kelompok perempuan, sehingga seharusnya perempuan desa sekarang tidak usah jauh-jauh bekerja ke luar negeri,” kata Ketua PP Muslimat NU Hj Nurhayati Said Aqil Siroj pada kegiatan Expert Meeting beberapa hari lalu di Bogor, Jawa Barat. 

Namun, persoalan seperti keterampilan perempuan yang minim dan pendidikan rendah tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, oleh karena itu Muslimat NU memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi melakukan proses penyadaran, edukasi kepada perempuan desa, dan menggerakkan masyarakat agar aktif dalam pembangunan desa.

“Ini sejalan dengan cita-cita dan misi Muslimat NU untuk memajukan dan mensejahterakan perempuan, serta masyarakat Indonesia,” katanya.

Program Expert Meeting yang dilakukan atas kerja sama PP Muslimat NU dan Hanns Seidel Foudation (HSF) di Bogor ini mempunyai tujuan umum dan khusus.

Pertama, Muslimat NU dan HSF mendorong proses penyadaran bagi komunitas  perempuan yang meliputi: mantan buruh migrant, pendamping penggerak desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bahwa partisipasi masyarakat menjadi penentu dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada perempuan.

Kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pembangunan desa dan ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan bargaining position dengan pemerintahan desa.

Ketiga, meningkatkan keterampilan bagi elemen perempuan untuk mampu melakukan ‘Ansos’, bedah anggaran, dan merencanakan usulan program pemberdayaan perempuan. 

Adapun tujuan khususnya, yaitu mendapatkan masukan substansial terkait kebijakan dan strategi pendampingan bagi pekerja migran Indonesia agar memiliki akses dalam mengembangkan usaha ekonomi berbasis potensi lokal.

Selain itu, mendapat masukan empirik terkait pendampingan pekerja migran Indonesia, formulasi isi, dan ruang lingkup modul pelatihan kader penggerak perempuan desa. (Husni Sahal/Fathoni)