Malang, NU Online

Kemudahan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Sejahtera (PKH) menjadi perhatian penting pemerintah. Selain agar masyarakat dimudahkan, juga agar bantuan sosial sampai dengan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. 

Seperti di Kabupaten Malang, pencairan PKH melalui BNI. Namun, berbekal Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penerima bantuan dengan kepemilikan rekeningnya di BRI, Mandiri, atau BTN, tetap bisa mencairkan bantuan.

“Ini karena sistem perbankan Himbara sudah saling terhubung, atau interkoneksi, atau interoperability,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (19/11). 

Penyaluran bantuan secara non tunai ini juga bertujuan agar bantuan bisa dicairkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dalam hal ini, tim di Kemensos dan Himbara sepakat, akan menuntaskan pencairan bantuan pada November ini. 

“Untuk itu, tim kedua belah pihak berkelliling ke seluruh pelosok tanah air, untuk memastikan pencairan PKH keempat tuntas, November ini,” katanya. Tahun depan, pada Februari 2018, akan dicairkan PKH tahap pertama pada 2018, sesuai dengan tahapan pencairan sebanyak empat kali setahun.

Tahun ini, penerima PKH sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Jawa Timur, tercatat ada tambahan 500.028 KPM. Untuk Kabupaten Malang tercatat  ada tambahan sebanyak 31.000 KPM. 

“Dari semua itu mulai Desember, KKS peserta baru akan dibagi. Pada 25 Januari 2018 rekening pemilik KKS baru akan terisi.  Pada Februari 2018 pemilik KKS lama dan baru, akan bisa mencairkan bantuan,” katanya.

Tak lupa Khofifah menekankan kemampuan bantuan sosial untuk ikut menekankan angka kemiskinan. Ia mengutip pernyataan Country Director World Bank Rodrigo Chaves yang menyatakan bahwa bansos PKH ini cukup ampuh karena disalurkan secara nontunai melalui kartu kombo/KKS. Dengan kartu kombo bansos memungkinkan diintervensi berbagai bantuan sosial. 

Mensos mempersilakan bila Pemerintah Kabupaten Malang ingin menambah bantuan bisa melalui KKS. Nanti, bantuan pangan juga bisa dilsalurkan secara nontunai. 

Jadi, satu kartu banyak fungsi. “Supaya jangan ada kesan, nakin banyak bantuan yang diberikan makin banyak kartu,” kata Mensos. 

Soal efektivitas bantuan sosial menekan angka kemiskinan, Mensos mengajak publik mencermati data-data Kementerian Keuangan, September lalu, yang menunjukkan adanya efektivitas PKH.

“Dari berbagai bantuan sosial dan subsidi, PKH paling efektif menekan angka Gini Rasio dan kemiskinan adalah PKH,” katanya. Dari posisi itu, Presiden memberikan arahan agar ada penambahan jumlah dari 6 juta menjadi 10 juta KPM pada 2018.

Progrram bantuan sosial efektif menurunkan angka kemiskinan sejalan dengan survei dari Bank Dunia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta presentasi Menteri Keuangan.

Korelasi positif antara implementasi program pelindungan sosial dengan penurunan kemiskinan ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, dimana Indeks Gini turun 0,01 poin menjadi 0,40, dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,41. 

Indeks Gini Maret 2017 sebesar 0,393, turun sangat kecil yakni hanya 0,001 poin dibandingkan Indeks Gini pada September 2016 yang mencapai 0,394.

Efektifitas PKH dalam mengurangi kemiskinan juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi keluarga PKH yang meningkat rata-rata sebesar 14 persen, dari 79 persen dari garis kemiskinan ke 90 persen dari garis kemiskinan.

Di sektor pendidikan, terjadi peningkatan angka pendaftaran sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) sebesar 2,3 persen, dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 4,4 persen.

Dampak positif PKH juga terlihat pada peningkatan kunjungan ibu hamil sebelum melahirkan, imunisasi, dan perlambatan pertumbuhan anak. (Red: Fathoni)