Nasional
Krisis Kemanusiaan di Myanmar Seharusnya Jadi Persoalan ASEAN
Kamis, 14 September 2017 | 14:38 WIB
Jakarta, NU Online
Dosen Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Dinna Wisnu menjelaskan bahwa situasi yang sekarang terjadi di Rakhine, Myanmar, sangat memprihatinkan dan sudah dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan itu dipicu oleh krisis politik yang berujung pada polarisasi masyarakat di Rakhine dan Myanmar secara umum.
"Dan itu membelit problem-problem pembangunan yang selama ini juga masih berusaha diterobos oleh Myanmar," kata Dinna saat menjadi pembicara pada acara diskusi tentang Hak Asasi Manusia dan Kekerasan wilayah ASEAN yang digelar Jaringan Gusdurian Indonesia di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Terkait upaya pemerintah Indonesia yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat di Rakhine, ia menanggapi bahwa langkah tersebut perlu ditingkatkan ke tahap lebih lanjut, dengan mengembangkan upaya paralel agar memberikan solusi yang permanen pada masalah kemanusiaan dan Rohingya.
"Bahwa yang kita lakukan saat ini belum cukup. Kita harus memikirkan solusi yang lebih permanen," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, seharusnya beban solusi tidak hanya ditanggung oleh Indonesia, melainkan juga menjadi beban bersama negara-negara anggota ASEAN karena dampaknya sudah bersifat regional. Hal itu setidaknya dilatarbelakangi oleh empat alasan.
Pertama, secara politik dinamika di masing-masing negara anggota ASEAN khususnya yang punya penduduk Muslim sudah terpengaruh. Kedua, ada manusia-manusia yang menjadi korban yang melakukan eksodus ke wilayah tetangga dari Myanmar.
Ketiga, sudah terjadi indikasi pelanggaran HAM berat di Myanmar. Bentuknya adalah pembiaran, kekerasan terus-menerus terhadap sipil, dan kegagalan negara untuk melindungi.
Keempat, telah terjadi pelanggaran HAM yang reguler dalam bentuk kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan, hilangnya hak hidup yang layak dan manusiawi, perdagangan orang, dan ketenteraman negara ASEAN terganggu akibat dari peristiwa ini.
"Artinya keempat alasan ini adalah alasan yang sangat kuat bagi kita untuk menganggap masalah di Rakhine (bukan hanya masalah di dalam negeri) tapi masalah kita di ASEAN," terangnya.
Selain Dinna Wisnu, hadir pula sebagai pembicara Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional-Indonesia Usman Hamid, dan Burma Human Right Network Kyaw Win. (Husni Sahal/Mahbib)
Dosen Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Dinna Wisnu menjelaskan bahwa situasi yang sekarang terjadi di Rakhine, Myanmar, sangat memprihatinkan dan sudah dikategorikan sebagai krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan itu dipicu oleh krisis politik yang berujung pada polarisasi masyarakat di Rakhine dan Myanmar secara umum.
"Dan itu membelit problem-problem pembangunan yang selama ini juga masih berusaha diterobos oleh Myanmar," kata Dinna saat menjadi pembicara pada acara diskusi tentang Hak Asasi Manusia dan Kekerasan wilayah ASEAN yang digelar Jaringan Gusdurian Indonesia di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Terkait upaya pemerintah Indonesia yang aktif memberikan bantuan kepada masyarakat di Rakhine, ia menanggapi bahwa langkah tersebut perlu ditingkatkan ke tahap lebih lanjut, dengan mengembangkan upaya paralel agar memberikan solusi yang permanen pada masalah kemanusiaan dan Rohingya.
"Bahwa yang kita lakukan saat ini belum cukup. Kita harus memikirkan solusi yang lebih permanen," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, seharusnya beban solusi tidak hanya ditanggung oleh Indonesia, melainkan juga menjadi beban bersama negara-negara anggota ASEAN karena dampaknya sudah bersifat regional. Hal itu setidaknya dilatarbelakangi oleh empat alasan.
Pertama, secara politik dinamika di masing-masing negara anggota ASEAN khususnya yang punya penduduk Muslim sudah terpengaruh. Kedua, ada manusia-manusia yang menjadi korban yang melakukan eksodus ke wilayah tetangga dari Myanmar.
Ketiga, sudah terjadi indikasi pelanggaran HAM berat di Myanmar. Bentuknya adalah pembiaran, kekerasan terus-menerus terhadap sipil, dan kegagalan negara untuk melindungi.
Keempat, telah terjadi pelanggaran HAM yang reguler dalam bentuk kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan, hilangnya hak hidup yang layak dan manusiawi, perdagangan orang, dan ketenteraman negara ASEAN terganggu akibat dari peristiwa ini.
"Artinya keempat alasan ini adalah alasan yang sangat kuat bagi kita untuk menganggap masalah di Rakhine (bukan hanya masalah di dalam negeri) tapi masalah kita di ASEAN," terangnya.
Selain Dinna Wisnu, hadir pula sebagai pembicara Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional-Indonesia Usman Hamid, dan Burma Human Right Network Kyaw Win. (Husni Sahal/Mahbib)
