Madiun, NU Online

Kementerian Sosial RI akan memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya secara integral (menyatu) untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. 

Komitmen ini disampaikan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa saat melakukan penyaluran bantuan sosial PKH Nontunai di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (17/4).

PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. 

“PKH mempunyai keunggulan dilihat dari penetapan kriteria penerima yakni sembilan persen kelompok termiskin sehingga lebih tepat sasaran,” terang Khofifah.

Oleh karena itu, imbuhnya, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau Rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH. 

Jika mereka menerima secara komprehensif, kata Khofifah, diharapkan maksimal lima tahun bisa mandiri. Jika mereka menerima program e-Warong KUBE-PKH diharapkan dua tahun mandiri.

Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, lanjutnya, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. 

“Agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya,” tandas Khofifah. (Red: Fathoni)